Ratusan Warga Surabaya Demo Tolak UU Pilkada
Jumat, 3 Oktober 2014 16:49 WIB
Surabaya (Antara Jatim) - Ratusan warga yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Merebut Kedaulatan Rakyat (Gemuruduk) menolak UU Pilkada tidak langsung atau di pilih DPRD dengan menggelar aksi di depan gedung DPRD Surabaya, Jumat.
"Jangan bunuh demokrasi yang selama ini sudah berjalan dengan baik," teriak salah satu orator aksi, Radi saat berorasi.
Menurut dia, UU Pilkada tidak langsung memangkas aspirasi rakyat. Di tengah rezim demokrasi, masyarakat yang seharusnya bisa menentukan pemimpin secara langsung tidak lagi leluasa mengambil pilihan sendiri.
"Hak politik rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung yang sudah berlangsung sembilan tahun telah dirampas," katanya.
Radi menilai pemilihan kepala daerah melalui DPR merupakan langkah mundur dan kembali pada masa orde baru (Orba) yang otoriter. Sebab, DPR sebelumnya telah mengesahkan pemilihan secara langsung melalui UU nomor 32 tahun 2004.
Karena itu, lanjut dia, arah demokrasi saat ini sedang berhadapan dengan elit politik yang mewarisi keotoriteran Orba.
Seluruh rakyat Indonesia, lanjutnya, harus bersatu untuk menolak penerapan UU Pilkada tidak langsung. Jika tidak, negara ini tetap akan dijajah oleh sekelompok oligharki korup pewaris tahta Orba yang cenderung otoriter.
"Mari begerak bersama-sama, perjuangan harus dilakukan secara serentak," katanya di sela kehadiran Ketua DPRD Surabaya Armuji menemui massa aksi. (*)