Anas: Pilkada Langsung Perkuat Kontrol kepada Pejabat Publik
Selasa, 9 September 2014 16:20 WIB
Surabaya (Antara Jatim) - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menilai pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat yang berlangsung selama ini sudah nisbi cukup baik karena bisa memperkuat kontrol rakyat kepada pejabat publik.
"Kalau sudah dipilih langsung, mekanisme kontrol oleh rakyat menjadi kuat dan hal ini bisa meningkatkan kinerja pejabat publik," kata Abdullah Azwar Anas dalam surat elektronik kepada Antara di Surabaya, Selasa.
Pernyataan bupati yang akrab disapa Anas itu, menanggapi pro-kontra mengenai Rancangan Undang-Undang Pilkada, yang salah satu poin utamanya mengenai pengembalian pilkada kepada DPRD atau tidak lagi pilkada langsung oleh rakyat, memunculkan polemik di kalangan masyarakat.
"Ini (pilkada langsung) merupakan bagian dari pendewasaan berdemokrasi. Pejabat publik dipilih oleh rakyat, lalu pejabat publik lebih dekat dengan rakyat, ada kritik, evaluasi, dan membangun visi bersama-sama ke depan," ujarnya.
Pilkada langsung, tambah Anas, secara psikologi politik juga bisa menciptakan ikatan emosional antara pejabat publik dan rakyat yang memilihnya.
"Pejabat publik bisa lebih responsif. Berjumpa, berdialog dan membangun daerahnya dengan serius," tukasnya.
Berkaca dari pengalamannya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Anas menceritakan dirinya membuat forum pertanggungjawaban publik secara langsung kepada elemen-elemen masyarakat.
Secara bergiliran, dia dan wakil bupati melaporkan kinerja kepada sekitar 12.000 ketua RT/RW, kepala desa, guru, kader posyandu, tokoh agama dan masyarakat, organisasi perempuan, kaum muda, dan netizen (pengguna media sosial).
"Tentu saja pertanggungjawaban resmi tetap dilakukan kepada legislatif (DPRD) daerah. Pelaporan kinerja kepada publik ini, saya kira bisa meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah karena tidak mungkin pemerintah daerah jalan sendirian untuk menyukseskan program pembangunan," paparnya.
Ia menambahkan, "Kalau rakyat dilibatkan akan muncul suasana 'happy' (bahagia) dan saling memiliki. Nah, itu awal mulanya didorong oleh partisipasi rakyat dalam memilih pemimpinnya, ya, lewat pilkada langsung."
Terkait dengan kritik bahwa pilkada langsung menimbulkan biaya yang sangat besar, menurut Anas, hal itu tergantung strategi kampanye yang dilakukan calon pemimpin atau kepala daerah.
"Ada banyak strategi kampanye, seperti lewat media sosial dan sebagainya. Justru yang terpenting calon itu dekat di hati rakyat. Saya kira kalau partisipasi dibangun, 'spirit voluntarisme' atau kerelawanan bisa muncul," tuturnya.
Anas yang akan mengakhiri periode pertama jabatannya sebagai Bupati Banyuwangi pada tahun 2015, juga menambahkan pihaknya dulu banyak didukung para sukarelawan saat maju dalam pilkada sehingga pengeluaran biaya kampanye bisa ditekan seefisien mungkin. (*)