Kabinet Profesional vs Politik

Kabinet Profesional! Itulah kecenderungan keinginan dan harapan dari berbagai kalangan, seiring penetapan Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum. Meski masih harus menunggu gugatan capres-cawapres Prabowo Subianto - Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan diputuskan pada 22 Agustus 2014, perbincangan terkait kabinet Jokowi - JK sudah begitu meluas. Bahkan, puluhan nama masuk nominasi versi Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR). Termasuk usulan dari daerah-daerah, seperti dari Bali, Jatim, hingga Papua yang menawarkan sejumlah nama tokoh setempat. Tetapi, akankah penyusunan kabinet pemerintahan baru mendatang bisa sepenuhnya atau paling tidak didominasi oleh kalangan profesional yang tidak terkait dan terikat oleh partai politik pengusung Jokowi-JK?. Tentu tidak mudah untuk mewujudkan kabinet dari kalangan profesional atau ahli (zaken). "Penyusunan kabinet tentu tidak mudah bertentangan dengan hasrat kuasa elit parpol pengusung," kata analis politik dari Universitas Diponegoro Semarang Mochmad Yulianto. Walau saat deklarasi Jokowi menjadi capres, mantan Wali Kota Surakarta itu memang sudah mengatakan tidak ada komitmen bagi-bagi kekuasaan dengan partai pendukung dalam penyusunan kabinet, logika pentingnya dukungan parlemen masih menghambatnya. Ini karena kekuatan pemerintahan/eksekutif untuk memuluskan program-programnya sangat ditentukan oleh dukungan parlemen. Sementara komposisi parlemen hasil Pemilu Anggota Legislatif 2014 sejauh ini lebih didominasi partai-partai pendukung Prabowo-Hatta, yakni Gerindra, Golongan Karya, PAN, PKS, dan PPP, sedang Demokrat secara informal juga mendukungnya. Sementara duet Jokowi - JK hanya diusung oleh PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI, yang sejauh ini jumlah calon DPR-nya masih kurang signifikan. Akankah kelak ada parpol pengusung Prabowo-Hatta yang kemudian banting stir berbalik mendukung Jokowi - JK? Entahlah, di negeri ini tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa berubah sesuai kepentingan. Jika itu terjadi, maka pemerintahan Jokowi - JK akan bisa lebih mulus dalam menjalankan program-programnya. Tetapi pertanyaannya kemudian, hendak dibalas dengan apa partai-partai pendukung Jokowi - JK itu. Pertanyaan yang masih sulit dijawab. Mungkinkah partai berubah total tanpa imbalan jabatan dan Jokowi - JK bisa mengangkat menteri-menteri dari kalangan profesional?. Semuanya masih teka-teki, mengingat jabatan menteri dan lainnya dari kalangan parpol, selama ini layaknya sebagai sapi perahan parpol. Jadi, mesin ATM parpol, sehingga marak perilaku koruptif di kalangan pejabat negara. Gagasan parpol didanai negara juga masih wacana. Jadi, penyusunan kabinet bakal menjadi ujian bagi ketegasan Joko Widodo-Jusuf Kalla bila kelak dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, apakah kabinet profesional, kabinet parpol, atau kabinet apa? Ujian itu pula yang akan mencatat keduanya menjadi pemimpin dari kalangan sipil yang memecahkan rekor, sebab pemimpin sipil di negeri ini belum ada yang sesukses militer. (*).