Surabaya (Antara Jatim) - Setelah 40 tahun mewarnai wajah Kota Surabaya, lokalisasi yang disebut terbesar se-Asia Tenggara yakni Dolly dan Jarak di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan kini secara resmi telah ditutup. Legalitas Dolly sebagai tempat prostitusi mulai terkikis setelah pemerintah mendeklarasikan perubahan alih fungsi wisma pekerja seks komersial (PSK) dan alih profesi PSK. Deklarasi penutupan Dolly yang digelar pemerintah di gedung Islamic Center pada Rabu (18/6) malam dihadiri ribuan warga mulai dari pejabat hingga warga di kawasan Dolly. Deklarasi itu mengakhiri sejarah panjang Dolly yang berdiri pada awal 1970-an pascapenggusuran warga stren Kali Jagir oleh Wali Kota Surabaya saat itu, R. Soekotjo. Para warga korban penggusuran itu dipindahkan ke sebuah lokasi yang dekat dengan makam warga Tionghoa Kembang Kuning di kawasan Putat Jaya dan Girilaya. Kultur warga stren kali saat itu yang dekat dengan kemiskinan menakibatkan pelacuran tumbuh kembang di kawasan itu. Muncul seorang PSK keturunan Belanda bernama Dolly van Der Mart yang cukup terkenal hingga saat ini. Ada dua keterangan yang berbeda terkait jati diri Dolly yakni Dolly seorang PSK keturunan Belanda dan Dolly seorang warga Surabaya keturuanan Filipina yang rumahnya disewakan kepada salah seorang mucikari bernama Mami Tan untuk dibuat tempat prostitusi hingga terkenal. Terlepas dari semua itu, kawasan Dolly terus berkembang hingga dari jumlah PSK dan luas wilayah operasi, Dolly disebut-sebut mengalahkan lokalisasi di distrik lampu merah Phat Pong di Bangkok, Thailand, ataupun kawasan Geylang di Singapura. Hampir puluhan ribu orang berkunjung setiap malam ke Dolly. Uang yang berputar di Dolly diperkirakan mencapai miliaran rupiah dalam sehari dan ada sekitar belasan ribu orang yang menggantungkan hidupnya di sana, mulai sopir taksi, penjual makanan, hingga warga yang menyewakan lahan parkir. Bahkan, sebagian aliran uang panas tersebut diduga jatuh ke aparat, mulai RT, RW, Satpol PP, polisi, hingga TNI. Namun deklarasi itu seolah-olah hanya formalitas karena pada Jumat malam (20/6) lokalisasi Dolly masih tetap buka seperti biasa. Hanya, penjagaan cukup ketat dilakukan untuk menghindari gerebekan aparat atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Namun tidak semua wisma di Dolly yang masih buka, khususnya di gang utama Dolly, di antara 56 wisma, tercatat hanya empat yang tutup yakni Wisma Sumber Rejeki, Wisma Lancar Jaya, dan dua wisma yang disebut-sebut terbesar di Dolly yakni Wisma Barbara dan Wisma New Barbara 22. Informasinya empat wisma tersebut telah dibeli Pemkot Surabaya senilai Rp9 miliar. Sementara itu, jalanan di Gang Dolly pada saat malam hari terlihat masih ramai oleh orang berjaga-jaga dan terus memantau tamu asing yang datang ke wilayahnya. Ini dikarenakan mereka merasa terancam dengan masuknya gerakan dari kelompok tertentu yang biasanya datang tiba-tiba. Sementara itu, para makelar tetap menawarkan layanan esek-esek. Begitu ada satu tamu yang terlihat, dipastikan dia langsung menjadi rebutan para makelar. Para makelar menawarkan layanan lebih berupa keluasan waktu. Tarifnya memang masih sama yakni, Rp90 ribu hingga Rp125 ribu. Meski demikian, kondisi Dolly dua hari setelah deklarasi penutupan mulai terlihat sepi. Meski masih banyak wisma yang nekat buka, tidak banyak pelanggan yang datang. Koordinator FPL Saputra alias Pokemon membebaskan warga setempat untuk kembali membuka wismanya. "Kalau ada yang mau buka, akan kami lindungi. Kalau mau tutup, ya silakan tutup," katanya. Menurut dia, deklarasi itu tidak ada dasar hukumnya. Tapi kalau Wali Kota Surabaya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota terkait penutupan itu, nanti akan dipelajari untuk mengajukan gugatan hukum. Koordinator Tim Advokasi Front Pekerja Lokalisasi Anisa mengungkapkan bahwa deklarasi pemkot itu tidak berkekuatan hukum. Menurut dia, lokalisasi tetap buka seperti biasa. "Tetap buka, tidak apa-apa," tegasnya. Ketua RT5 RW6 Kelurahan Putat Jaya Supeno mengatakan bahwa pihaknya akan segera mencari data sejumlah PSK dan mucikari yang terlibat deklarasi penutupan. "Kami akan cari, siapa PSK dan mucikari ikut deklarasi, karena kemarin (18/6) malam sudah sepakat bahwa seluruh warga tidak akan menghadiri undangan," ucapnya. Supeno juga mengatakan bahwa perjuangan warga terdampak dan FPL tetap akan dilanjutkan dengan cara menjaga setiap sudut wilayah lokalisasi sampai batas waktu yang tidak ditentukan untuk mengantisipasi pasukan Risma yang berniat menutup lokalisasi Dolly dan Jarak "Siaga dan penjagaan akan terus dilakukan sampai kami benar-benar merasa aman dan tidak terusik," katanya. Sementara itu, para PSK pun memilih pasrah dengan perkembangan yang ada. "Kami manut saja. Takut kalau ada apa-apa," kata salah seorang PSK yang namanya enggan disebut. Saat ditanya bagaimana jika ada operasi atau razia? ia meyakini tidak akan ada operasi karena ada banyak orang yang berjaga-jaga. "Tapi, kalaupun ada, paling saya dipulangkan," katanya. Diketahui kebanyakan para PSK di Dolly rata-rata masih punya hutang kepada pengelolanya. Seperti diketahui, PSK yang baru memang biasanya dibelikan baju, kosmetik, dan segala kebutuhannya seperti kasur, seprai, bantal, dan uang pegangan. Selain itu juga, uang transport mereka dari daerah asal ke Dolly berikut fee para makelar para wisma. Untuk semua kebutuhan tersebut, PSK baru bisa memiliki utang hingga Rp15 juta. Itulah faktor yang membuat para PSK tersebut terikat dengan wismanya. Tak ada pilihan lain sebab kalau melawan, mereka pasti akan kalah. Apakah setelah Lebaran kembali ke Dolly? ia mengaku tidak tahu. "Kemungkinan besar kembali, apalagi kalau disuruh karena saya mau bekerja apa lagi?." katanya. Alih Fungsi Deklarasi penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak pada Rabu (18/6) malam, menandai awal perwujudan rencana besar Pemkot Surabaya untuk menutup lokalisasi yang pernah disebut sebagai yang terbesar se-Asia Tenggara tersebut secara tuntas. Deklarasi yang berlangsung di Gedung Islamic Center itu dihadiri Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono, Kapolrestabes Surabaya Kombespol Setija Junianta, Komandan Korem Bhaskara Jaya Kolonel Arh Nisan Setiadi, dan Kepala Staf Garnisun Tetap III/Surabaya Brigjen TNI (Mar) R. Gatot Suprapto, Ketua DPRD Surabaya, Jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), Ketua UMI Jatim dan lainnya. Di acara tersebut, sekitar 107 warga Putat Jaya menandatangani deklarasi penutupan sentra prostitusi Dolly. Penandatangan juga dilakukan pejabat yang mewakili instansi pemerintah mulau dari menteri, gubernur hingga wali kota. Ada empat poin utama dalam deklarasi yakni warga menyepakati kawasan Putat Jaya bebas prostitusi, alih profesi di bidang lain yang sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan, mendukung penindakan tegas terhadap para pelaku trafficking atau perdagangan orang, serta siap membangun kawasan Putat Jaya menjadi daerah yang lebih aman, maju, dan makin baik dengan bimbingan pemerintah. "Yang harus dipertahankan adalah sesuatu hal positif, kalau tidak positif tidak perlu dipertahankan," kata Mensos Salim Segaf Al Jufri saat memberikan sambutan pada acara Deklarasi. Menurut dia, pihaknya memberikan apresiasi kepada pihak-pihak terkait yang sudah berusaha menutup prostitusi terbesar se-Asia Tenggara yakni Dolly dan Jarak. "Sekitar 2-3 tahun, kami bersama dengan pemda optimal untuk mengatasi permasalahan ini," katanya. Gubernur Jatim Soekarwo dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kerja sama dalam suksesnya acara ini. Ia mengatakan masyarakat dalam bekerja harus bermartabat. "Ini program kemanusiaan. Maka kami acc apa yang diminta bu Wali Kota dalam soal Dolly. Pemerintah tak akan membiarkan warga keleleran. Memang dulu penghasilan banyak, namun ditutup memang berkurang," katanya. Soal PSK akan dikembalikan ke daerah asal, pihaknya sudah koordinasi dengan bupati/wali kota di Jatim. Pihaknya telah menyiapkan APBD Jatim untuk mengentaskan mereka. Dalam kesempatan itu diberikan bantuan dari Kemensos sebesar Rp7 miliar dan, Gubernur Jatim sebesar Rp1,5 miliar kepada PSK serta warga terdampak lokalisasi. Konsep Pembangunan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak memungkiri bahwa rehabilitasi kawasan lokalisasi butuh proses. Ia mencontohkan eks-lokalisasi Sememi dan Klakahrejo saat ini pembangunan fisik masih berlangsung. "Padahal, deklarasi alih fungsi di kedua lokasi tersebut sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu. Artinya, tidak ada sesuatu yang instan," katanya. Namun, kata dia, ada perubahan signifikan di bekas lokalisasi, di samping kondisi lingkungan yang lebih nyaman, harga tanah juga melonjak drastis, seperti yang terjadi saat ini di eks-lokalisasi Dupak Bangunsari. Perubahan serupa diharapkan wali kota juga terjadi di Dolly dan Jarak. Warga terdampak, PSK dan mucikari hendaknya beralih ke profesi lain yang sebetulnya lebih menjanjikan. Dalam hal ini, pihaknya akan menyulap lokalisasi Dolly menjadi kawasan bisnis dengan sejumlah fasilitas umum. Tak hanya membeli wisma New Barbara 22 senilai Rp9 miliar, orang nomor satu di Surabaya itu hendak membangun lapangan fustal. Selain itu, Risma juga akan membangun gedung enam lantai yang akan difungsikan sebagai sentra pedagang kaki lima (PKL). Lantai dua untuk usaha makanan kering, lantai tiga dan empat khusus untuk perpustakaan dan komputer. Lantai lima akan digunakan untuk taman bermain anak-anak, sedangkan untuk lantai enam akan difungsikan sebagai balai RW. Dalam pembelian wisma yang sudah dilengkapi lift ini, Risma setidaknya merogoh kocek anggaran negara sebesar Rp9 miliar. "Setidaknya di Dolly ini kami sudah memiliki sebanyak 10 titik lokasi. Tapi luasannya kecil-kecil. Nanti juga akan dibangun kantor Polsek Sawahan di Dolly ini," katanya. Risma mengklaim saat ini sudah ada beberapa warga yang mengajukan untuk mendapat pelatihan montir. Sehingga, tidak menutup kemungkinan, wisma-wisma yang sudah dibeli Pemkot Surabaya akan diubah menjadi bengkel, baik bengkel mobil ataupun motor. Ini cukup menjanjikan lantaran jumlah pengguna kendaraan bermotor tiap tahun bertambah banyak. Sehingga, ini menjadi potensi pasar juga. "Tadi saya dapat laporan ada tiga PSK lagi yang minta didata untuk dapat kompensasi. Tapi saya usahakan dapat juga, karena dananya dari Kemensos (Kementrian Sosial). Sekarang yang sudah terdapat sebanyak 1.449 PSK," katanya. (*)


Editor : FAROCHA
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.