Surabaya (Antara Jatim) - Staf Ahli Menristek Idwan Suhardi menegaskan bahwa riset itu mendorong bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, karena riset dapat meningkatkan daya saing bangsa. "Riset itu dapat meningkatkan daya saing bangsa, karena kita akan mengembangkan produk sendiri yang berasal dari hasil riset, sedangkan tanpa riset akan membuat kita tergantung pada bangsa lain," katanya di Surabaya, Rabu. Ketika menjadi pembicara utama mewakili Menristek Gusti Muhammad Hatta dalam pembukaan "Annual Meeting on Testing and Quality" (AMTeQ) di Airlangga Convention Center (ACC) Kampus C Universitas Airlangga, ia menjelaskan periset atau peneliti di Indonesia sebenarnya potensial. "Masalahnya, keberpihakan kepada mereka (para peneliti) itu belum ada, sehingga daya saing kita menjadi rendah, karena kita lebih suka memilih impor yang membuat kita akan tergantung kepada bangsa-bangsa lain untuk selamanya," tukasnya. Menurut staf ahli Menristek bidang energi dan material maju, peneliti itu berperan untuk meningkatkan nilai tambah dari sebuah produk, sehingga akan meningkatkan daya saing dari produk itu sendiri. "Karena itu, keberpihakan terhadap para peneliti harus ditingkatkan. Untuk itu, dialog antara KRN (komite riset nasional) dan KEN (komite ekonomi nasional) harus didorong agar kepentingan ekonomi dan kepentingan riset dapat bertemu untuk kepentingan daya saing bangsa," ucapnya. Senada dengan itu, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lukman Hakim menegaskan bahwa Indonesia idealnya membutuhkan 200.000 peneliti agar seimbang dengan jumlah penduduknya. "Saat ini, peneliti Indonesia hanya 24 ribu yakni 8.000 peneliti yang terdaftar di LIPI dan 16.000 peneliti yang tersebar pada berbagai perguruan tinggi. Itu sangat kecil dibandingkan penduduk Indonesia yang jumlahnya mendekati 240 juta jiwa," ungkapnya. Padahal, Belarusia (sebuah negara kecil di Eropa) memiliki 36 peneliti per 10.000 penduduk, sedangkan Indonesia masih pada komposisi satu peneliti per 10.000 penduduk. "Karena itu, jumlah peneliti harus diperbanyak," katanya. Menurut dia, penelitian akan mendorong nilai tambah sebuah produk dan akhirnya akan meningkatkan daya saing. "Misalnya, masyarakat Bengkulu yang selama ini menggali pasir besi tidak tahu bahwa LIPI memiliki teknologi pengolahan hasil tambang yang memiliki nilai tambah," ujarnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif "Center of Reform on Economics" (CORE) Indonesia Dr Hendri Saparini menegaskan bahwa struktur ekonomi di Indonesia yang lebih banyak impor itu membuat ekonomi memiliki "penyakit" yang sulit disembuhkan. "Kita akan mudah mengalami instabilitas dan solusi yang sering dilakukan adalah tambal sulam, misalnya pinjam ke IMF atau Bank Dunia. Solusi itu tidak menyelesaikan, karena penyakitnya tetap ada," katanya. Solusi yang menyembuhkan "penyakit" itu adalah mengubah paradigma konsumen (impor) yang sifatnya jangka pendek menjadi paradigma produsen yang sifatnya jangka panjang, bahkan paradigma itu lebih bersifat jangka panjang, strategis, dan komprehensif. "Kita tidak membutuhkan RPJM dan RPJP yang sifatnya sektoral, tapi kita membutuhkan strategi jangka panjang yang komprehensif. Itulah 'industrial policy strategy' yang mempertemukan ekonomi dengan riset," tandasnya. Ia mencontohkan China yang fokus dalam pertanian, lalu dia mengerahkan kebijakan, penelitian (riset), dan anggaran ke arah pertanian dalam jangka lima tahun. "Hasilnya, China yang berpenduduk 1,3 miliar itu sekarang tidak perlu impor pangan. Ada contoh lain lagi," katanya. (*)


Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.