Soekarwo: Putus Mata Rantai Tata Niaga Sapi

Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo berharap ada pemutusan mata rantai tata niaga sapi agar harga daging bisa ditekan sehingga tidak memberatkan masyarakat. "Tingginya harga daging sapi lebih disebabkan oleh regulasi yang terlalu banyak. Harus ada beberapa keputusan, salah satunya dengan memotong rantai tata niaga sapi," ujarnya di sela Pembukaan Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) ke XIII di Surabaya, Selasa. Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut menjelaskan, setiap tahun Jatim mengirim 193 ribu ekor sapi ke Jakarta dan 4 ribu ekor ke Jawa Barat. Ia juga mengimbau agar FKD-MPU bisa menelorkan keputusan yang kongkrit dan bermakna bagi banyak orang. Tidak itu saja, Pakde juga minta agar anggota FKD MPU meningkatkan kerja sama dalam bidang ekonomi. Ia mencontohkan, impor Jatim dari luar negeri senilai 25 miliar Dollar Amerika Serikat. Dari nilai tersebut jumlah terbesar sekitar 83 persen berupa impor bahan baku atau penolong seperti tembaga, nikel, aluminium, bijih besi dan lain-lain. "Semua itu hampir ada di daerah anggota FKD-MPU tersedia. Jika hal ini dikembangkan maka daerah asal anggota FKD-MPU akan mempunyai kemandirian ekonomi yang kuat," kata dia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam kesempatan itu mengatakan bahwa bangsa ini akan memasuki pasar ekonomi ASEAN 2015 dan dipastikan akan berdampak pada lapangan kerja karena menghadapi tantangan serta tekanan pekerja asing yang terampil. "Kemudian pelaku usaha domestik beresiko tersingkir oleh investor asing, yang akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi," katanya. Gamawan mengungkapkan, hasil publikasi "World Economi Forum" (WEF) 2013 Indonesia menempati peringkat 38 di antara 148 negara di dunia. Hal ini meningkat dibanding tahun lalu di posisi peringkat 50. Sementara peringkat di atasnya adalah Singapura peringkat dua, Malaysia 24, Brunei 26 dan Thailand 37. Oleh karena itu, lanjut dia, ada kebijakan desentralisasi dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tujuannya agar mampu meningkatkan efisien, efektifitas, akuntabilitas, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. "Selain itu, mendorong peningkatan daya saing daerah, kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Image pelayanan publik harus diperbaiki sehingga masyarakat mempunyai kesan yang baik terhadap pelayanan pemerintah," katanya. Karena itu, kata Gamawan, harus disadari kerja sama antardaerah merupakan kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daerah perlu mengadakan kerjasama dengan daerah lain atas dasar pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. "Melalui kerja sama ini pula nantinya diharapkan dapat mendorong terwujudnya keserasian pembangunan daerah sebagai wahana untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pengelolaan potensi antar daerah dan dalam rangka mencegah dan mengurangi kesenjangan antardaerah," katanya. Raker Gubernur Forum Kerja Sama MPU XIII yang berlangsung 7–9 Oktober ini memantapkan dan memadukan usulan program pembangunan antarprovinsi anggota MPU 2014, menyusun rekomendasi ke pusat dan menentukan tuan rumah pelaksanaan Raker MPU tahun depan. Rencana kerja yang diprioritaskan 2011–2015 meliputi empat hal yaitu ekonomi dan keuangan, infrastruktur dan lingkungan, kesejahteraan, dan bidang pemerintahan. Dari 10 provinsi yang tergabung, hadir Gubernur Jatim sebagai tuan rumah, Gubernur Lampung dan NTT, Wakil Gubernur DKI, Jawa Tengah, Bali, dan NTB, Sekda Jawa Barat, Asisten I Banten, DI Yogyakarta diwakili Asisten Sekda I dan Asisten Sekda II. (*)