Surabaya (Antara Jatim) - USAID "PRIORITAS" (Prioritizing Reform Innovation and Opportunities for Reaching Indonesia's Teachers, Administrators and Students) mengembangkan program penataan dan pemerataan guru PNS (PPG) dengan menjadikan Blitar sebagai percontohan program PPG itu melalui perumusan dan implementasi mulai 2 April hingga 30 Juli lalu. "Blitar merupakan mitra pertama yang melaksanakan program untuk mendukung kebijakan pemerintah sesuai SKB Lima Menteri Tahun 2011 dalam pemerataan distribusi guru," kata 'Government and Management Specialist' USAID PRIORITAS Jatim M. Adri Budi di Surabaya, Kamis. Ia menjelaskan program yang dimulai pada 2 April 2013 itu diawali dengan sosialisasi program di Kabupaten Blitar dan ditindaklanjuti dengan "workshop" pertama pada 1-3 Mei 2013 dan pendampingan yang dilakukan pada 15-16 Mei 2013. "Pendampingan yang dilakukan berkaitan dengan Analisis Data sebagai dasar dalam mendukung kegiatan PPG di Kabupaten Blitar. Dalam workshop pertama, Tim Teknis Data yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Kemenag, dan BKD Kabupaten Blitar melakukan analisa data," paparnya. Dari analisa data diperoleh beberapa isu strategis tentang PPG di Kabupaten Blitar yang dijadikan bahan acuan Workshop kedua yang diikuti tim pengambil kebijakan dari Dinas Pendidikan, BKD, dan Kemenag. Workshop kedua dilakukan di Batu pada 24-25 Mei 2013. "Tujuan kegiatan adalah melihat pemetaan distribusi guru; merumuskan opsi-opsi kebijakan berdasarkan hasil analisis pemetaan distribusi guru, terutama untuk mencukupi kebutuhan standar pelayanan miniman pendidikan dasar (Permendiknas No 15/2010-SPM Pendas) dan pemenuhan beban mengajar 24 jam agar pendidik yang tersertifikasi masih tetap mendapatkan sertifikasinya," ujarnya. Selain itu; melakukan alternatif pengangkatan guru yang disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensinya di setiap satuan pendidikan; dan penyusunan strategi pengangkatan guru per jenjang, baik untuk guru kelas atau guru mata pelajaran hingga 10 tahun mendatang (sesuai prediksi pensiun dan mobilitas guru). "Kegiatan itu mendapat respons positif dari Disdik, BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Bappeda, dan DPRD Kabupaten Blitar," tukasnya. Menurut Kepala Disdik Kabupaten Blitar Romelan SPd MSi, program PPG itu merupakan salah satu upaya pemerataan mutu pendidikan, menjawab keluhan berbagai lapisan masyarakat akan adanya kesenjangan. Keluhan kesenjangan itu berkaitan dengan adanya anak yang bersekolah di sekolah yang baik dengan buku dan guru yang cukup, sedangkan di tempat lain ada anak bersekolah di gedung yang sudah tidak layak tanpa dibantu dengan buku teks dan jumlah guru yang tidak memadai. Oleh karena itu, Disdik setempat berkomitmen akan selalu menggunakan aplikasi PPG yang telah dikembangkan USAID PRIORITAS, bahkan Kabid TK/SD Disdik Kabupaten Blitar Dibyanto SPd berencana memasukkan beberapa kegiatan terkait dengan program ini pada tahun ini juga dengan memasukkannya pada rencana perubahan anggaran kegiatan. "Program seperti inilah yang selama ini dicari, karena dengan aplikasi dalam program ini, maka pemetaan distribusi PNS dan alternatif kebijakan penataannya menjadi mudah dilakukan, kebutuhan data yang dibutuhkan juga mudah disajikan," kata Kepala BKD Kabupaten Blitar Drs Totok Subihandono MSi. Tim PPG Blitar yang sudah ada pun dapat melakukan analisis dan pemetaan kondisi guru menggunakan "pivot tabel" berdasarkan data yang bersumber dari Dapodik dan pemetaan dapat dilakukan analisa sampai pada tingkat kecamatan dan satuan pendidikan. Analisis mencakup kecukupan guru kelas SD dan guru Mapel SMP, kondisi rasio siswa terhadap rombongan belajar (rombel) atau kelas, guru terhadap rombel dan kondisi guru yang akan pensiun pada 5 -10 tahun mendatang. Hasil analisis data PPG itu telah dikonsultasikan ke publik melalui paparan Kadisdik di depan DPRD Kabupaten Blitar, Bappeda, BKD, Kemenag, Dewan Pendidikan, Kelompok Kerja Pengawas (KKPS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), PGRI dan jajaran staf Disdik Kabupaten Blitar di Gedung DPRD Kabupaten Blitar pada 30 Juli 2013. "Hasil analisis data bisa langsung diimplementasikan di lapangan, tentu saja pasti akan ada pro dan kontra karena akan ada beberapa reformasi, misalnya mutasi guru," kata Kepala Bappeda Kabupaten Blitar, Ir Mangatas L. Tobing MM. Namun, bila tujuan utamanya adalah peningkatan mutu pendidikan, maka Disdik jangan ragu untuk melakukan, termasuk menyiapkan "payung hukum" untuk antisipasi bila ada gugatan. Bahkan, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar Abd. Munib SIP menilai kegiatan yang didukung USAID PRIORITAS itu sangat membantu dalam efisiensi belanja daerah di Kabupaten Blitar. "Saya berharap dengan adanya implementasi pemerataan dan penataan guru akan menghasilkan efisiensi belanja daerah khususnya dalam hal rekrutmen CPNS dan gaji guru," tukasnya. (*)


Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.