Mahfud: Libatkan PJTKI dalam Kebijakan Pekerja Migran
Jumat, 19 April 2013 19:19 WIB
Oleh Yuni Arisandy
Jakarta (Antara) - Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Mahfud MD berpendapat pemerintah perlu melibatkan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) dalam membuat kebijakan-kebijakan yang menyangkut persoalan pekerja migran.
"Saya pikir PJTKI merupakan mitra yang tepat diajak berbicara dalam merumuskan kebijakan-kebijakan untuk urusan pekerja migran karena mereka yang benar-benar tahu keadaan di lapangan, mulai dari berangkat hingga sampai di luar negeri," kata Mahfud di Jakarta, Jumat.
Dia mengemukakan hal itu dalam forum silaturahmi Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) dengan Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI yang bertema "Mendorong kebijakan pemerintah ke arah iklim usaha yang kondusif bagi jasa penempatan TKI ke luar negeri".
Menurut Mahfud, pemerintah seharusnya membuat PJTKI menjadi bagian dari proses pelayanan dan perlindungan kepada para pekerja migran.
Oleh karena itu, kata dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah membuka peluang dan akses yang luas bagi keterlibatan PJTKI dengan tujuan meningkatkan kualitas sistem untuk pekerja migran, mulai dari perekrutan, pendidikan dan pelatihan, perlindungan selama di luar negeri, sampai dengan pemulangan.
"PJTKI harus benar-benar dijadikan mitra dalam seluruh proses kebijakan, bukan dijadikan objek," ujarnya.
Selanjutnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai bahwa selama ini kualitas kebijakan-kebijakan pemerintah terkait penempatan dan perlindungan bagi pekerja migran masih belum maksimal sehingga masih belum bisa diaplikasikan dalam penanganan masalah-masalah pekerja migran.
Pernyataan tersebut dia sampaikan sebagai tanggapan atas keluhan dari pihak APJATI yang merasa bahwa pemerintah belum benar-benar menjadikan PJTKI sebagai mitra dalam membuat kebijakan, padahal PJTKI adalah pihak yang paling berperan di lapangan dalam menangani pekerja migran.
"Kami ini kurang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah, padahal kami yang menjadi pelaksana di lapangan. Seharusnya kami menjadi partner pemerintah," kata Sekjen APJATI Idris Zaini.
"Kami harap ada kebijakan yang melibatkan PJTKI sebagai partner pemerintah. Jangan kalau ada keberhasilan dan prestasi pemerintah yang menerima, namun kalau ada masalah dengan pekerja migran, PJTKI dikambinghitamkan," lanjutnya.(*)