Surabaya (Antara Jatim) - Froum "Asia-Pacific Economic Cooperation" (APEC) atau pertemuan ekonomi se-Asia Pasifik yang digelar di Kota Surabaya pada pertemuan pertama, Minggu, fokus membahas antisipasi terhadap terorisme di antaranya deteksi arus pendanaan terorisme antarnegara. Direktur Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Arto suryodipuro mengatakan Forum APEC dengan agenda "Terrorism Task Force," selama dua hari akan fokus membicarakan persoalan pendanaan terorisme di Asia Pasifik. "Mendeteksi arus uang untuk keperluan terorisme lintas negara," katanya. Selain itu, lanjut dia, keamanan barang-barang di pesawat juga tidak luput dari perhatian di Forum APEC kali ini. "Di satu sisi barang itu aman, di satu sisi ada fasilitasi. Jangan sampai upaya keamanan mengganggu arus barang. Jadi dicari keseimbangan," katanya. Dalam hal pendanaan terorisme, Arto mengatakan setiap Negara saling berbagi pengalaman. "Itu juga akan dibahas dalam kerja sama bilateral maupun lebih luas di PBB," katanya. Arto juga menjelaskan bahwa dalam konsep "Capacity Building" atau Pengembangan Kapasitas dalam Forum APEC kali ini membahas pemanfaatkan anjing pelacak. "Jadi adanya sarana bertukar pandangan dan informasi mengenai pelatihan dan aplikasi dari anjing pelacak," katanya. Ia menjelaskan bahwa tujuan umum dari Forum APEC kali ini adalah agar Forum APEC bisa menghubungkan relasi antarnegara dalam kaitannya dengan investasi infrastruktur. "Di Asia Pasifik ada kesepakatan itu. Makanya dalam pertemuan ini diharapkan bisa mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia," katanya. Selain itu, lanjut dia, peran dari aktor ekonomi seperti usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang selama ini belum mendapatkan penekanan, maka dalam APEC ini akan dibahas. Diketahui penyelenggaraan forum APEC di Surabaya ini dibagi menjadi dua rangkaian yakni pada 7-19 April agenda akan diisi "Senior Officers Meeting" (SOM) ke-2 yang dihadiri pejabat peserta APEC setingkat direktorat jenderal (dirjen). Puncaknya, yakni pada 19-21 April, diadakan "Ministers Responsible for Trade" (MRT) yang dihadiri pejabat setingkat menteri. Total delegasi diperkirakan mencapai 2.000 orang dari 21 negara plus 3 pengamat. Selama sekian hari penyelenggaraan mereka akan terlibat dalam sedikitnya 38 rapat. (*)


Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.