Malang (Antara Jatim) - Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Pothan Kemenhan) Dr Ir Pos M Hutabarat mengemukakan, "Minimum Essential Force/MEF" atau kebutuhan minimum untuk pertahanan baru bisa terpenuhi sekitar tahun 2024. "Kebutuhan minimum untuk pertahanan, termasuk modernisasi peralatan militer memang tergantung pada kemampuan negara. Dan, kebutuhan MEF kita kemungkinan besar baru bisa terealisasi pada tahun 2024 dengan nominal sekitar Rp300 triliun," katanya disela-sela pengiriman ekspor perdana Hulu Ledak Asap (Smoke Warhead) dengan tujuan Republik Chile di Malang, Jatim, Senin. Menurut dia, anggaran ideal untuk kebutuhan pertahanan terutama di negara-negara maju rata-rata sebesar 2-3 persen dari "Gross Domestic Product" (GDP). Namun, Indonesia masih di bawah satu persen. Ia mengatakan, anggaran untuk pertahanan 2013 mencapai Rp82 triliun atau baru 0,8 persen dari persentase ideal GDP. Rician penggunaan anggaran tersebut adalah 50 persen untuk pengamanan, 20 persen untuk pengadaan dan pemiliharaan serta 30 persennya pengadaan peralatan baru. Memang, lanjutnya, anggaran tersebut masih sangat kecil (minim), namun kebutuhan anggaran di luar TNI juga cukup mendesak, sehingga diperkirakan baru tahun 2024 kebutuhan MEF tersebut bisa terpenuhi. Menyinggung pemenuhan kebutuhan peralatan pertahanan produksi dalam negeri, Pos mengatakan, memang belum seluruhnya bisa dipenuhi oleh produksi anak negeri, sehingga masih dibolehkan untuk impor. Hanya saja, katanya, lembaga-lembaga terkait boleh saja mengimpor, dengan catatan harus ada transfer teknologi, sehingga beberapa tahun ke depan sudah bisa diproduksi sendiri. "Kita memang upayakan impor seminimal mungkin, hanya yang berteknologi tinggi saja," ujarnya. Sebenarnya, tegasnya, teknologi Indonesia juga tidak kalah dengan luar negeri, sebab Indonesia sudah mampu memproduksi panser standar NATO. "Kita juga sedang membangun Kapal Cepat Rudal (KCR) di Batam yang juga dilengkapi dengan sistem persenjataan lengkap, namun sistem persenjataannya masih kita impor," katanya, menambahkan. Sementara itu ekspor perdana Smoke Warhead tersebut sebanyak 260 unit."Saat ini kami juga sedang menjajaki tiga hingga lima negara untuk menjadi bidikan (negara tujuan) ekspor berikutnya dengan kapasitas yang lebih banyak," kata Direktur Utama PT Sari Bahari Ricky Hendrik Egam. Produksi smoke warhead PT Sari Bahari pada tahun 2000 mencapai 2.000 hingga 3.000 unit dan untuk roket sekitar 500 unit yang sudah dipergunakan oleh TNI.(*)


Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA 2026