Menko IPK dorong desa jadi pelaku utama pembangunan nasional

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong desa menjadi pelaku utama pembangunan nasional.

Dia menegaskan pembangunan desa harus menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar penonton dari pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pemerintah ingin memastikan masyarakat desa tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama sekaligus penerima manfaat terbesar dari pembangunan nasional. Ketika desa bergerak maju, ketahanan pangan kita akan semakin kokoh dari akar rumput,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bukan sekadar pembangunan fasilitas fisik, melainkan bagian dari upaya menghadirkan kemandirian ekonomi desa melalui penguatan ekosistem distribusi dan perdagangan berbasis masyarakat.

Ia menilai kehadiran koperasi desa yang dilengkapi fasilitas distribusi mandiri, mulai dari sistem pergudangan hingga armada transportasi, akan memperkuat daya saing ekonomi desa sekaligus memperpendek rantai distribusi kebutuhan pokok masyarakat.

Sebanyak 1.061 koperasi kini telah siap beroperasi penuh sebagai bagian dari total sekitar 9.000 fasilitas KDKMP yang telah terbangun di berbagai daerah.

Menurut AHY, capaian tersebut menjadi bukti nyata kolaborasi dan kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat desa dan kelurahan.

“Ini adalah bukti nyata kolaborasi, tekad, dan kerja keras mampu menghadirkan terobosan demi kesejahteraan rakyat dan kedaulatan bangsa,” katanya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pangan dan ekonomi pedesaan merupakan persoalan strategis yang menentukan keberlangsungan suatu bangsa. Presiden juga menekankan pentingnya keberanian bangsa Indonesia untuk percaya pada kemampuan sendiri dan membangun ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil.

Presiden menyampaikan koperasi desa akan menjadi penggerak ekonomi baru di daerah melalui penguatan perputaran ekonomi di tingkat desa, pemangkasan rantai distribusi, serta dukungan terhadap petani, nelayan, dan pelaku UMKM agar lebih mandiri.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan akses pembiayaan murah melalui koperasi, distribusi sembako bersubsidi, layanan logistik, hingga penyediaan apotek murah bagi masyarakat desa.