Pemkab Magetan usulkan perbaikan puluhan bangunan sekolah rusak

Magetan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Magetan, Jawa Timur mengusulkan ke pemerintah pusat untuk memperbaiki puluhan bangunan SD dan SMP yang rusak berat di wilayah itu.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Magetan Irawan di Magetan, Senin, mengatakan sesuai data terdapat 171 SD dan SMP yang rusak ringan, sedang, dan berat.

"Dari jumlah tersebut, perbaikan dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas. Perbaikan diusulkan untuk puluhan sekolah dengan kerusakan sedang hingga berat. Kita upayakan untuk mendapatkan bantuan revitalisasi dari APBN atau pusat," ujarnya saat meninjau bangunan SDN 2 Bendo Magetan yang roboh.

Menurut dia pada tahun 2025 pemerintah pusat telah merealisasikan program rehabilitasi dan revitalisasi dari dana APBN untuk 14 SD dan dua SMP.

Sementara untuk tahun 2026 pihaknya mengusulkan perbaikan sekitar 25 SD dan 15 SMP, namun masih menunggu proses lanjutan dari pemerintah pusat.

"Karena jumlah bangunan sekolah yang rusak cukup banyak, maka penanganan dilakukan bertahap sesuai prioritas. Kami juga mendorong sekolah rutin memperbarui data kondisi sarana prasarana melalui Dapodik agar bisa segera ditindaklanjuti," katanya.

Terkait bangunan SDN 2 Bendo yang roboh karena sudah tua setelah hujan deras mengguyur Magetan kemarin, pihaknya bersama BPBD Magetan telah melakukan pendataan.

Ia memastikan kondisi lingkungan sekolah tetap aman untuk kegiatan belajar dan mengajar, karena yang roboh bukan bangunan kelas. Bangunan yang roboh merupakan gudang dan terpisah dari ruang kelas.

"Yang paling utama adalah keselamatan dan kenyamanan siswa. Bangunan yang berpotensi membahayakan langsung kami amankan bersama tim. Jadi kegiatan belajar mengajar tidak terganggu," katanya.

Hingga Senin siang proses pembersihan material bangunan di SDN 2 Bendo masih berlangsung. Pembersihan melibatkan petugas dari sekolah, Dinas Pendidikan, Koramil, Polsek, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.