Pemkab Ponorogo hemat BBM dan listrik OPD

Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, menerapkan kebijakan penghematan anggaran operasional organisasi perangkat daerah (OPD) dengan memangkas penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, seiring penerapan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto di Ponorogo, Jumat, mengatakan kebijakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah tanpa mengganggu kinerja pegawai.

“Kami minta mobilitas yang tidak perlu dikurangi. Untuk listrik juga dimatikan jika tidak digunakan, termasuk rapat-rapat dilakukan secara daring,” katanya.

Ia menjelaskan penghematan listrik dilakukan dengan menurunkan pagu anggaran dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan efisiensi BBM masih dalam tahap penghitungan.

“Untuk BBM masih kami hitung agar efisiensi bisa dilakukan tanpa mengurangi kinerja ASN,” ujarnya.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital diperkuat di seluruh OPD untuk menekan biaya operasional, termasuk dalam pelaksanaan rapat dan koordinasi.

Meski demikian, Pemkab Ponorogo memastikan kebijakan efisiensi tidak berdampak pada layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Layanan publik seperti kesehatan, pemadam kebakaran, dan sektor lain tetap menjadi prioritas dan tidak terdampak,” katanya.