Banyuwangi (ANTARA) - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono menyoroti persoalan antrean penyeberangan laut dari Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, ke Gilimanuk, Bali, yang merupakan lintasan terpadat dan strategis nasional.
"Persoalan antrean panjang akibat keterbatasan dermaga tidak bisa dianggap sepele, jika terus dibiarkan kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap perekonomian," kata dia dalam keterangan yang diterima di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu.
Menurut Bambang, pada masa arus mudik dan libur Lebaran 2026 terdapat sektor yang perlu mendapat perhatian serius, yakni angkutan logistik, mengingat lintasan ini juga menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali yang merupakan destinasi wisata kelas dunia.
Dia menjelaskan bahwa angkutan logistik selalu berdampingan dengan pertumbuhan pariwisata. Ketika pariwisata tumbuh, maka sektor logistik juga akan tumbuh.
"Ini membutuhkan antisipasi, sementara saat ini pertumbuhan jumlah trip kapal feri Ketapang-Gilimanuk tidak meningkat karena adanya keterbatasan dermaga," kata dia lagi.
Bambang menegaskan, kondisi tersebut harus segera mendapat respons melalui penambahan infrastruktur dermaga di Pelabuhan Ketapang, maupun di Pelabuhan Gilimanuk.
"Ini sudah waktunya untuk segera membangun minimal dua unit dermaga, sehingga dermaga tersebut mampu menampung kapal-kapal yang saat ini masih menganggur, yang jumlahnya di atas 20 kapal," ujar Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu.
Dengan penambahan dermaga, kata dia, kapal-kapal yang sebelumnya tidak beroperasi bisa dimanfaatkan untuk masuk ke dalam jadwal dan memperkuat kapasitas angkut kurang lebih hingga 30 persen.
"Ini menjadi langkah antisipasi jangka panjang, baik untuk pariwisata, maupun penunjangnya, yaitu logistik," kata Bambang.
Menurut dia, logistik di wilayah pariwisata harus bisa tercukupi, sehingga harga barang tidak mengalami kenaikan akibat kekurangan pasokan.
"Saat ini, hambatan berupa kemacetan yang bisa mencapai lebih dari 10 jam pada angkutan logistik berpotensi menimbulkan inflasi yang cukup tinggi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, distribusi logistik harus dilancarkan," ucap dia.
Bambang menyampaikan di berbagai negara, saat memasuki musim libur panjang, angkutan logistik juga harus mengimbangi. Dengan peningkatan jumlah wisatawan, kebutuhan logistik juga akan lebih besar, dan perlu diantisipasi.
"Wilayah pariwisata harus dimanjakan dengan kecukupan logistik, makanan dan minum selama arus mudik dan libur Lebaran," tutur dia.
Dia menyampaikan persoalan logistik tidak hanya berdampak pada wisatawan domestik dan mancanegara, tetapi juga pelaku ekonomi, perdagangan, hingga industri kecil dan menengah.
Ia menilai, jika terganggu berpotensi menimbulkan efek ganda ekonomi dan mengganggu target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan sebesar delapan persen.
Bambang mencontohkan, di negara seperti China, Jepang, Amerika Serikat, Eropa, hingga Malaysia, angkutan logistik tidak pernah dihentikan secara total meskipun berada pada periode libur panjang maupun hari besar keagamaan.
"Dengan demikian, praktik global menunjukkan bahwa distribusi logistik tetap dijaga berjalan untuk mengimbangi lonjakan kebutuhan selama musim liburan, guna memastikan ketersediaan barang dan menjaga stabilitas harga di masyarakat," ujar dia.
