Bulog Tulungagung tunggu instruksi pusat soal Bantuan Pangan 2026

Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Perum Bulog Cabang Tulungagung, Jawa Timur masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat terkait kepastian penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) 2026 kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah tersebut.

Kepala Bulog Cabang Tulungagung Yonas Haryadi Kurniawan di Tulungagung, Kamis, mengatakan hingga akhir Februari 2026 belum ada surat penugasan maupun kepastian jumlah alokasi penerima bantuan.

"Banpang 2026 masih belum ada kejelasan. Kami masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat," ujarnya.

Program Banpang merupakan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram per alokasi bagi masyarakat berpendapatan rendah guna membantu mengurangi beban pengeluaran dan menjaga stabilitas harga pangan.

Ia menyebut berdasarkan informasi awal, program tersebut berpotensi kembali digulirkan pada 2026. Namun, teknis pelaksanaan, jumlah KPM, serta jadwal penyaluran masih menunggu keputusan resmi.

Pada 2025, Banpang di Tulungagung disalurkan kepada sekitar 1.000 KPM yang datanya ditetapkan pemerintah pusat melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN) berdasarkan usulan pemerintah desa.

Saat itu, penyaluran dilakukan dua kali, yakni Juli dan November 2025, masing-masing 10 kilogram per alokasi sehingga setiap KPM menerima total 20 kilogram beras. Penyaluran disebut rampung 100 persen.

"Penyaluran Banpang 2025 tuntas dan tersalurkan tepat waktu," katanya.

Terkait pelaksanaan program, Yonas mengingatkan agar beras bantuan tidak diperjualbelikan karena bertentangan dengan ketentuan.

Ia menambahkan apabila ada penerima yang merasa tidak membutuhkan bantuan, seharusnya dilakukan pembaruan data melalui pemerintah desa yang memiliki kewenangan memperbarui data penerima melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

"Kami menyayangkan jika ada bantuan yang justru dijual. Jika memang tidak membutuhkan, seharusnya datanya diperbarui melalui pemerintah desa," ujarnya.