Presiden Ingin Kembalikan Madura jadi Pulau Garam

Surabaya - Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan Dr Sudirman Saad menegaskan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin mengembalikan Madura menjadi "Pulau Garam" seperti di masa lalu. "Dalam rapat koordinasi bidang perekonomian, Presiden sudah memerintahkan sejumlah kementerian terkait untuk memberikan perhatian kepada Madura dalam dua hal yakni garam dan tebu," katanya di hadapan ratusan petani garam se-Jatim di Surabaya, Rabu. Saat mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C.Sutardjo, untuk menjadi pembicara utama dalam lokakarya nasional dan pembukaan rapat koordinasi pengurus Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur, ia menjelaskan pihaknya akan membangun sejumlah infrastruktur pendukung di Madura. "Kami akan memberikan dukungan khusus untuk Madura, karena itu kami akan mendampingi petani untuk meningkatkan kualitas garam. Target swasembada garam sudah tercapai pada tahun 2012, karena itu tahun 2013 akan menargetkan peningkatan kualitas garam," katanya. Upaya pendampingan petani itu dilakukan dengan mengupayakan fasilitas teknologi untuk menaikkan kualitas garam produksi rakyat yang masih kw-3 (garam konsumsi) menjadi kw-2 atau kw-1 (garam industri). "Teknologi sudah ada, seperti geomembran yang dilakukan Jatim atau teknologi ulir yang sangat sederhana. Kita sudah memiliki teknologi, karena BPPT sudah menemukannya, tinggal sosialisasi kepada petani," katanya. Selain pendampingan itu, pihaknya juga akan membangun infrastruktur seperti membangun saluran primer, sekunder, dan jalur-jalur industri. "Saya juga setuju stop importasi garam seperti usulan HMPG," katanya dalam acara yang dibuka Asisten II Sekdaprov Jatim Hadi Prasetyo mewakili Gubernur Jatim Soekarwo. Dalam kesempatan itu, Ketua HMPG Jatim Moh Hasan mengusulkan kepada pemerintah agar posisi PT Garam yang selama ini memproduksi dan berdagang garam untuk dikurangi menjadi berdagang garam saja. "Kalau memproduksi garam juga akan menjadi pesaing petani, padahal PT Garam seharusnya difungsikan seperti Bulog yang berdagang dengan membeli hasil produksi petani, sekaligus menetapkan batasan harga garam yang wajar," katanya. Lokakarya nasional yang digelar untuk memberi masukan kepada peserta rakor HMPG se-Jatim itu juga menampilkan sejumlah pembicara, di antaranya Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati Kemenko Perekonomian. Selain itu, Dirjen Basis Industri Manufaktur Kemenperin, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim, Kepala Dinas Koperasi Jatim, dan Ketua Komisi B DPRD Jatim. (*)