Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (Tunas) untuk melindungi anak dari konten negatif.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, mengatakan, dengan berlakunya regulasi itu maka platform digital memiliki kewajiban menyediakan fitur keamanan berupa pengaturan yang disesuaikan dengan usia.
"Aturan ini bukan untuk membatasi tapi justru untuk melindungi adik-adik. Kami ingin adik-adik tumbuh sebagai anak yang hebat," kata Fifi.
Dengan sistem pemilahan ketat ini, maka anak-anak dipastikan tidak akan lagi terpapar hal negatif, melainkan mengkonsumsi konten yang sesuai dengan usianya masing-masing.
Dia menjelaskan bahwa terbitnya PP Tunas didasari kepedulian dari Presiden Prabowo Subianto terhadap masa depan anak-anak Indonesia di tengah pesatnya arus informasi melalui dunia digital.
Maka dari itu, kepala negara pada akhirnya menginisiasi pembentukan PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tunas tersebut melalui kementerian terkait, sebagai bentuk perlindungan.
"Ini baru dilakukan waktu itu Australia, setelahnya yang kedua adalah Indonesia," ucapnya.
PP Tunas disebutnya menjadi jalan menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas dan melek digital tetapi memiliki etika dan berkemampuan dalam memilah mana konten bernilai positif dan negatif yang tersebar luas di berbagai platform digital.
Meski demikian, dia menyadari untuk membentuk perlindungan bagi anak-anak dalam memanfaatkan media sosial perlu keterlibatan dari banyak pihak, seperti sekolah, pondok pesantren, orang tua, dan para tenaga pendidik.
Pihaknya berkomitmen mengkolaborasikan PP Tunas ini dengan para pihak-pihak terkait sehingga upaya pencegahan anak terpapar konten negatif berjalan maksimal.
"Mari kita sama-sama menggunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat, belajar ilmu baru dan membuat karya," ujar dia.
