Surabaya - Layanan pengadaan barang dan jasa dengan sistem elektronik atau online yang diterapkan pemerintah sejak tahun lalu, menyulitkan sebagian pengusaha konstruksi atau kontraktor di daerah dalam mengakses tender proyek. Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapeksindo) Jawa Timur, Gatut Prasetyo kepada wartawan di Surabaya, Selasa, mengemukakan, banyak kontraktor daerah yang belum siap dengan lelang sistem baru tersebut, karena terkendala kemampuan soal teknologi informasi dan sarana internet yang memadai. "Dengan sistem baru ini, semua dokumen penawaran lelang harus dimasukkan secara online. Kalau kontraktornya tidak bisa internetan, peluang untuk menang tidak ada. Bahkan, tidak menutup kemungkinan tender dimenangkan kontraktor luar daerah dan juga asing," katanya. Ia memperkirakan lebih dari 50 persen pengusaha konstruksi di 38 kabupaten/kota di Jatim, termasuk anggota Gapeksindo, yang hingga kini belum menguasai teknologi informasi atau internet. "Kebanyakan dari mereka adalah kontraktor skala kecil, seperti di Pacitan atau wilayah Madura. Gapeksindo secara berkelanjutan mengadakan pelatihan untuk anggota agar secepatnya beradaptasi dengan sistem baru ini," kata Gatut. Menurut ia, penerapan LPSE (Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Sistem Elektronik) sebenarnya cukup positif guña meningkatkan daya saing kontraktor lokal, tetapi hal itu juga harus diimbangi penguatan sumber daya manusia. Selain kontraktor, banyak pihak yang terkait dengan penerapan sistem tersebut juga masih belum siap sehingga sering muncul masalah saat pelaksanaan tender proyek. "Misalnya website lelang tidak bisa diakses dan kasus seperti ini pernah terjadi di beberapa daerah. Bahkan di Sidoarjo, sistem sempat mati beberapa hari, tapi tender terus berjalan sehingga banyak kontraktor dirugikan," ujar Gatut. Selain itu, lanjutnya, sebagian besar kontraktor kecil di daerah mengusulkan agar lelang proyek dengan skala di bawah Rp1 miliar tidak melalui sistem online. "Aspirasi mereka sudah kami sampaikan kepada pemerintah pusat, tapi belum ada tanggapan. Mereka ingin ada pemerataan pekerjaan bagi kontraktor kecil di daerah, itu saja," katanya menambahkan. (*)

Pewarta:

Editor : Akhmad Munir


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012