Surabaya - Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Kota Surabaya optimistis pembahasan RTRW akan selesai tepat waktu meski masih ada perbedaan pendapat mengenai perlu dan tidaknya jalan hambatan melewati tengah kota. Anggota Pansus RTRW DPRD Surabaya Sachiroel Alim, Rabu mengatakan, hingga kini sudah ada kesepahaman antara eksektutif dengan legislatif terkait beberapa masalah yang selama ini jadi kendala dalam pembahasan. "Selama ini yang menjadi hambatan dalam pembahasan RTRW adalah perlu tidaknya pembangunan jalan bebas hambatan itu sebagai sarana dalam mengurai kemacetan di kota pahlawan," katanya. Menurut dia, pada prinsipnya semangat anggota DPRD dengan Pemkot Surabaya sudah sama mengenai jalan bebas hambatan itu dan tidak melanggar aturan di atasnya yakni UU dan Peraturan Pemerintah. Dalam draf yang dibuat pemkot, lanjut dia, instruksi yang diberikan Kementerian PU telah diakomodir oleh pemkot. Dimana PP No 26 tahun 2008 yang mengatur soal pembangunan jalur bebas sudah dicantumkan. "Tinggal ruasnya yang belum disebutkan. Pemkot menginginkan MERR II C Utara barat kelihatanya ingin dimasukan," ujar Alim yang juga Ketua Komisi C DPRD Surabaya ini. Saat ini langkah yang perlu dilakukan, kata Alim, adalah melakukan sinkronisasi antara pemkot dengan Pemprov Jatim. Karena dengan adanya sinkronisasi itu akan diketahui keinginana dari Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim terkait model jalur bebas hambatan yang diinginkan. Alim menceritakan, sesuai dengan hasil konsultasi dengan kementerian PU sebenarnya mereka juga memiliki niat baik yang sama. Bahkan guna memperlancar rencana tersebut, tambah dia, kementerian PU telah menginstruksikan pemerintah kota agar melakukan konsultasi dengan pemprov biar anggaranya segera turun. "Bappenas berharap setidaknya pada tahun 2013 'Detail Enginering Desaign' (DED) sudah jadi," ujarnya. Selain mengintruksikan pembuatan DED, menurut Alim, Bappenas juga berharap pemkot bisa menggandeng pihak ketiga dalam merealisasikan rencana pembuatan jalur bebas hambatan. Sebab, kata dia, bila dapat merangkul pihak ketiga maka untuk alokasi anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBD bisa dialihkan untuk kepentingan yang lain. "Surabaya mulai sekarang harus memikirkan mode alat transportasi yang baik. Jangan sampai seperti Jakarta, begitu lalau lintas sudah macet total baru bingung memikirkan jalan keluar," katanya.(*)

Pewarta:

Editor : Masuki M. Astro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012