Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur berkomitmen untuk memanfaatkan peluang pembiayaan Perhutanan Sosial guna mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Sebagai langkah awal, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, memimpin delegasi daerahnya untuk menghadiri diskusi dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta, Jumat.
Acara yang digelar di gedung JB Tower, lantai 29, Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat ini mengundang perwakilan daerah untuk menjajaki berbagai peluang pembiayaan yang disediakan BPDLH.
Sebagai lembaga yang diberi mandat oleh Kementerian Keuangan, BPDLH bertugas mengelola dana bergulir untuk pembiayaan usaha kehutanan serta investasi lingkungan yang melibatkan masyarakat.
Pembiayaan yang ditawarkan oleh BPDLH ditujukan bagi masyarakat yang telah berkontribusi dalam rehabilitasi hutan dan lahan.
Tujuan utama dari dana bergulir ini adalah untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Perhutanan Sosial.
Didampingi Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek, Mas Ipin, sapaan akrab Bupati Arifin, menjelaskan bahwa pembicaraan dengan Ditjen Kehutanan dan BPDLH fokus pada pembangunan integrated area development (pengembangan kawasan terpadu).
"Kami berharap melalui program ini, nilai ekonomi kehutanan di Kabupaten Trenggalek bisa meningkat, sehingga manfaatnya lebih besar bagi masyarakat," kata Mas Ipin.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menyambut positif peluang yang ditawarkan BPDLH. Ia berharap pembiayaan ini dapat membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Trenggalek, serta memperkuat pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya.
Dengan adanya program Perhutanan Sosial ini, Pemkab Trenggalek optimistis dapat membuka peluang baru bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan, sembari meningkatkan ekonomi lokal.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024