Bojonegoro - Massa DPC PDIP Bojonegoro, Jatim, yang menggelar aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) gagal menemui dan meminta tanda tangan Bupati Bojonegoro, Suyoto, karena tidak ada di tempat. "Kami akan datang dua atau tiga hari lagi, untuk meminta surat pernyataan yang berisi penolakan kenaikan harga BBM dan nasionalisasi aset tambang migas yang sudah ditandatangani pimpinan daerah Bojonegoro," kata Koordinator Demo DPC PDIP, Donny Bayu Setiawan, usai demo di Kantor Pemkab, Bojonegoro, Selasa. Di depan kantor pemkab setempat, para pendemo ditemui Kepala Bakesbanglinmas, Lukman Wa'fi dan Asisten Bidang Pemerintahan, Kusnandaka Tjatur. Di hadapan para pendemo, Lukman Wa'fi mengatakan, memahami aspirasi yang disampaikan para pendemo yang menolak kenaikan harga BBM. Dari pendemo, Kusnanda Tjatur, memberikan paraf surat pernyataan yang berisi penolakan kenaikan harga BBM dan nasionalisasi aset tambang migas. "Surat pernyataan ini, akan kami beri stempel pemkab dulu," kata Kusnandaka, sambil membawa surat pernyataan itu, masuk ke kantor pemkab. Di depan kantor pemkab, pendemo berusaha membakar keranda, dan gambar Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, serta Wapres, Budiono. Namun, usaha itu berhasil dicegah petugas dalmas dengan menyemprotkan tabung pemadam kebakaran di keranda tersebut. Dalam aksi itu, petugas sempat menyemprotkan tabung pemadam kebakaran ringan, sebanyak empat kali, ketika pendemo berusaha membakar keranda. Bahkan, petugas juga mengamankan sejumlah foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Budiono. Kepada para pendemo, Wakil Ketua DPRD, Wachid Syamsuri di depan gedung DPRD setempat menyatakan, mendukung demo dengan tuntutan menolak kenaikan harga BBM itu. "Kami sangat mendukung penolakan harga BBM dan kami akan berusaha ikut memperjuangkan penolakan kenaikan harga BBM," katanya, menegaskan. Selain Abdul Wachid Syamsuri, surat pernyataan penolakan kenaikan harga BBM dan nasionalisasi aset tambang migas itu, juga ditandatangani Ketua Fraksi PDIP, Mugi Waluyo. Menurut Donny, surat pernyataan penolakan kenaikan harga BBM dan nasionalisasi tambang migas itu, rencananya akan dikirimkan kepada Pemerintah Pusat, DPR RI dan DPP PDIP. "Pengiriman surat pernyataan ini, hanya tinggal menunggu surat pernyataan yang ditandatangani pimpinan daerah Bojonegoro," katanya, mengungkapkan. Demo itu juga diikuti Ketua DPC PDIP Budi Irawanto dan mantan Ketua DPC PDIP, Bambang Soen.

Pewarta:

Editor : Endang Sukarelawati


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012