Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menyiapkan 136 pengawas pemilu kelurahan dan desa atau PKD dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.
Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo Ahmad Faridl Ma'ruf mengemukakan 136 orang pengawas pemilu kelurahan dan desa itu disiapkan dengan meningkatkan kapasitas mereka agar benar-benar memahami regulasi dalam pengawasan selama tahapan kampanye berlangsung.
"Hari ini kami menggelar rapat koordinasi internal ad hoc Bawaslu untuk meningkatkan kapasitas teman-teman pengawas kelurahan dan desa," katanya setelah
membuka acara rapat koordinasi bersama PKD di aula salah satu hotel di Situbondo, Selasa.
Faridl menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan bagi pengawas kelurahan dan desa, diantaranya penguasaan regulasi dan kemampuan teknis pengawasan kampanye.
Baca juga: Bawaslu Situbondo ingatkan soal netralitas jelang Pilkada 2024
Selain penguasaan regulasi dan kemampuan teknis pengawasan kampanye, lanjut ia, mereka juga fokus melakukan pengawasan pendistribusian logistik dari kabupaten ke kecamatan, desa hingga tempat pemungutan suara (TPS).
"Itu adalah fokus pengawasan kami, oleh karena itu itu kompetensi para pengawas kelurahan dan desa ini harus dikuatkan," ucapnya.
Dalam rapat koordinasi itu, kata Faridl, pengawas kelurahan dan desa dari 136 desa/kelurahan tersebut akan diberi materi, di antaranya mengenai potensi kerawanan dalam kampanye, tantangan pengawas pemilu dalam kampanye, dan pengawasan pendistribusian logistik.
"Pematerinya ada empat orang, tiga orang di antaranya Komisioner Bawaslu, dan satu orang dari mantan komisioner KPU," ujarnya.
Faridl menambahkan, KPU Situbondo menjadwalkan pendistribusian logistik pilkada serentak ke kecamatan pada tanggal 25 November 2024 atau H-3 pencoblosan.
"Pada saat pendistribusian logistik inilah pengawas kelurahan dan desa juga punya tugas melakukan pengawasan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo Ahmad Faridl Ma'ruf mengemukakan 136 orang pengawas pemilu kelurahan dan desa itu disiapkan dengan meningkatkan kapasitas mereka agar benar-benar memahami regulasi dalam pengawasan selama tahapan kampanye berlangsung.
"Hari ini kami menggelar rapat koordinasi internal ad hoc Bawaslu untuk meningkatkan kapasitas teman-teman pengawas kelurahan dan desa," katanya setelah
membuka acara rapat koordinasi bersama PKD di aula salah satu hotel di Situbondo, Selasa.
Faridl menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan bagi pengawas kelurahan dan desa, diantaranya penguasaan regulasi dan kemampuan teknis pengawasan kampanye.
Baca juga: Bawaslu Situbondo ingatkan soal netralitas jelang Pilkada 2024
Selain penguasaan regulasi dan kemampuan teknis pengawasan kampanye, lanjut ia, mereka juga fokus melakukan pengawasan pendistribusian logistik dari kabupaten ke kecamatan, desa hingga tempat pemungutan suara (TPS).
"Itu adalah fokus pengawasan kami, oleh karena itu itu kompetensi para pengawas kelurahan dan desa ini harus dikuatkan," ucapnya.
Dalam rapat koordinasi itu, kata Faridl, pengawas kelurahan dan desa dari 136 desa/kelurahan tersebut akan diberi materi, di antaranya mengenai potensi kerawanan dalam kampanye, tantangan pengawas pemilu dalam kampanye, dan pengawasan pendistribusian logistik.
"Pematerinya ada empat orang, tiga orang di antaranya Komisioner Bawaslu, dan satu orang dari mantan komisioner KPU," ujarnya.
Faridl menambahkan, KPU Situbondo menjadwalkan pendistribusian logistik pilkada serentak ke kecamatan pada tanggal 25 November 2024 atau H-3 pencoblosan.
"Pada saat pendistribusian logistik inilah pengawas kelurahan dan desa juga punya tugas melakukan pengawasan," katanya.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024