Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) Prof Dr Budi Santoso mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar mengatasi persoalan distribusi tenaga kesehatan (nakes) yang belum merata.
"Distribusi tenaga kesehatan dan kualitas layanan masih belum merata, terutama di daerah terpencil," kata Prof Budi dalam diskusi bertajuk "Isu-isu Krusial yang Dihadapi Pemerintahan Prabowo Subianto: Bidang Kesehatan", sebagaimana dipantau di Jakarta, Minggu malam.
Menurut dia, persoalan tersebut perlu diatasi guna meningkatkan usia harapan hidup demi wujudkan visi Indonesia menjadi negara maju Indonesia Emas pada 2045.
Lebih lanjut, Prof Budi menggambarkan ketimpangan jumlah tenaga kesehatan di Indonesia, seperti terkait dengan jumlah dokter kandungan. Ia menyampaikan bahwa jumlah dokter kandungan di Jakarta mencapai 1.100 dokter, namun di daerah-daerah lain hanya mencapai empat orang.
"Kita bisa mengetahui di Jakarta itu, 1.100 dokter kandungan, sementara di provinsi-provinsi lain itu hitungannya mungkin hanya empat saja. Ini menunjukkan bahwa kalau produksi kita itu nanti sebanyak-banyaknya dan mereka tetap tidak didistribusikan kepada daerah-daerah tertentu," ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan bahwa persoalan kurangnya tenaga kesehatan yang layak di daerah terpencil ataupun desa-desa tidak hanya disebabkan oleh distribusi yang tidak merata, tetapi juga ada beberapa faktor lain.
Di antaranya adalah masalah gaji dan tunjangan tenaga kesehatan yang rendah, fasilitas dan infrastruktur kesehatan yang minim di desa-desa, serta kurangnya peluang pengembangan diri bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil.
Selain persoalan distribusi tenaga kesehatan dan kualitas layanan kesehatan, menurut Prof Budi, hal lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah mengenai penguatan BPJS untuk memastikan keberlanjutan layanan kesehatan universal.
"Lalu, penanganan penyakit menular seperti TBC dan HIV, kalau saya mengamati yang kemarin, kita lupa, kita selalu sibuk menambah dokter spesialis," kata dia menambahkan.
Terakhir, ia menyampaikan bahwa persoalan peningkatan infrastruktur teknologi untuk layanan kesehatan digital juga perlu diatasi oleh pemerintah.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Distribusi tenaga kesehatan dan kualitas layanan masih belum merata, terutama di daerah terpencil," kata Prof Budi dalam diskusi bertajuk "Isu-isu Krusial yang Dihadapi Pemerintahan Prabowo Subianto: Bidang Kesehatan", sebagaimana dipantau di Jakarta, Minggu malam.
Menurut dia, persoalan tersebut perlu diatasi guna meningkatkan usia harapan hidup demi wujudkan visi Indonesia menjadi negara maju Indonesia Emas pada 2045.
Lebih lanjut, Prof Budi menggambarkan ketimpangan jumlah tenaga kesehatan di Indonesia, seperti terkait dengan jumlah dokter kandungan. Ia menyampaikan bahwa jumlah dokter kandungan di Jakarta mencapai 1.100 dokter, namun di daerah-daerah lain hanya mencapai empat orang.
"Kita bisa mengetahui di Jakarta itu, 1.100 dokter kandungan, sementara di provinsi-provinsi lain itu hitungannya mungkin hanya empat saja. Ini menunjukkan bahwa kalau produksi kita itu nanti sebanyak-banyaknya dan mereka tetap tidak didistribusikan kepada daerah-daerah tertentu," ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan bahwa persoalan kurangnya tenaga kesehatan yang layak di daerah terpencil ataupun desa-desa tidak hanya disebabkan oleh distribusi yang tidak merata, tetapi juga ada beberapa faktor lain.
Di antaranya adalah masalah gaji dan tunjangan tenaga kesehatan yang rendah, fasilitas dan infrastruktur kesehatan yang minim di desa-desa, serta kurangnya peluang pengembangan diri bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil.
Selain persoalan distribusi tenaga kesehatan dan kualitas layanan kesehatan, menurut Prof Budi, hal lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah mengenai penguatan BPJS untuk memastikan keberlanjutan layanan kesehatan universal.
"Lalu, penanganan penyakit menular seperti TBC dan HIV, kalau saya mengamati yang kemarin, kita lupa, kita selalu sibuk menambah dokter spesialis," kata dia menambahkan.
Terakhir, ia menyampaikan bahwa persoalan peningkatan infrastruktur teknologi untuk layanan kesehatan digital juga perlu diatasi oleh pemerintah.
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024