Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyebut bahwa pemanfaatan hutan sosial yang dikembangkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dapat berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem di Jatim.
"Potensi hutan sosial di Lumajang dengan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pisang, sapi, dan susu, menjadikan hutan tidak hanya untuk kelestarian lingkungan tetapi juga untuk daya dukung ekonomi masyarakat," katanya saat mendampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau potensi perhutanan sosial yang ada Desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Rabu.
Menurutnya, Lumajang dengan KUPS pisang, KUPS susu, dan KUPS sapi memberikan kontribusi yang besar bagi penurunan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem di Jatim.
Peran hutan sosial dalam menekan kemiskinan bukanlah harapan belaka. Data dari Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial menunjukkan, produksi susu sapi di Kecamatan Senduro dan Pasrujambe Lumajang sebanyak 2.988.000 liter per tahun, produksi susu kambing 836.000 liter per tahun, madu 600 liter per tahun, pisang 130 ton per tahun, dan kopi 27 ton per tahun.
Dengan adanya potensi tersebut, ia berharap masyarakat yang tinggal atau tergabung dalam KUPS dapat membantu pemerintah dalam menekan kemiskinan ekstrem di Jatim.
"Insya Allah masyarakat kehutanan sosial yang tadi bisa memproduksi susu, pisang, dan sebagainya, mampu memperoleh penghasilan yang cukup sehingga garis kemiskinan dapat terhindar," katanya.
Ia menjelaskan bahwa saat ini kemiskinan di Jatim berada dengan angka 9,79 persen dan kemiskinan ekstrem sebesar 0,66 persen pada tahun 2024. Melihat angka yang terus menerus berkurang, ia berharap dengan adanya hutan sosial dapat mengurangi kemiskinan ekstrem di Jatim.
"Dari tahun 2020, kemiskinan ekstrem Jatim di angka 4,4 persen dan sekarang posisinya 0,66 persen. Itu di bawah kemiskinan ekstrem nasional yang 0,83 persen," tuturnya.
Ketiga hutan sosial yang ditinjau oleh Pj. Gubernur Adhy bersama Menhut Raja Juli Antoni yakni area rehabilitasi hutan dan lahan tanaman durian. Di lokasi tersebut Pj. Gubernur Adhy serta Menhut berkesempatan berdialog dengan petani.
Selanjutnya, titik kedua yakni area rehabilitasi hutan dan lahan tanaman pisang dan talas. Di lokasi tersebut, Pj. Gubernur Adhy bersama Menhut memanen hasil hutan sosial berupa pisang agung semeru dan talas. Titik ketiga yakni peninjauan KUPS sapi perah.
Pj. Gubernur Adhy bersama Menhut Raja Juli turut berdialog bersama masyarakat, menanyakan persoalan dan hambatan dalam memajukan potensi area tersebut.
Adapun keluhan masyarakat adalah berkaitan dengan kurangnya bibit unggul tanaman durian khususnya durian montong. Tak hanya itu, masyarakat juga mengeluhkan terkait subsidi untuk Calon Petani Calon Lokasi (CPCL).
Dalam kunjungan tersebut Menhut Raja Juli juga menyerahkan 7 Salinan SK Transformasi Perhutanan Sosial kepada 7 Kelompok Tani Hutan di antaranya adalah Ketua KTH Wono Lestari, Desa Burno, Ketua KTH Sumber Hasil, Desa Kandang Tepus dan Ketua KTH Subur Makmur, Desa Kandang Tepus.*
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Potensi hutan sosial di Lumajang dengan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pisang, sapi, dan susu, menjadikan hutan tidak hanya untuk kelestarian lingkungan tetapi juga untuk daya dukung ekonomi masyarakat," katanya saat mendampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau potensi perhutanan sosial yang ada Desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Rabu.
Menurutnya, Lumajang dengan KUPS pisang, KUPS susu, dan KUPS sapi memberikan kontribusi yang besar bagi penurunan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem di Jatim.
Peran hutan sosial dalam menekan kemiskinan bukanlah harapan belaka. Data dari Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial menunjukkan, produksi susu sapi di Kecamatan Senduro dan Pasrujambe Lumajang sebanyak 2.988.000 liter per tahun, produksi susu kambing 836.000 liter per tahun, madu 600 liter per tahun, pisang 130 ton per tahun, dan kopi 27 ton per tahun.
Dengan adanya potensi tersebut, ia berharap masyarakat yang tinggal atau tergabung dalam KUPS dapat membantu pemerintah dalam menekan kemiskinan ekstrem di Jatim.
"Insya Allah masyarakat kehutanan sosial yang tadi bisa memproduksi susu, pisang, dan sebagainya, mampu memperoleh penghasilan yang cukup sehingga garis kemiskinan dapat terhindar," katanya.
Ia menjelaskan bahwa saat ini kemiskinan di Jatim berada dengan angka 9,79 persen dan kemiskinan ekstrem sebesar 0,66 persen pada tahun 2024. Melihat angka yang terus menerus berkurang, ia berharap dengan adanya hutan sosial dapat mengurangi kemiskinan ekstrem di Jatim.
"Dari tahun 2020, kemiskinan ekstrem Jatim di angka 4,4 persen dan sekarang posisinya 0,66 persen. Itu di bawah kemiskinan ekstrem nasional yang 0,83 persen," tuturnya.
Ketiga hutan sosial yang ditinjau oleh Pj. Gubernur Adhy bersama Menhut Raja Juli Antoni yakni area rehabilitasi hutan dan lahan tanaman durian. Di lokasi tersebut Pj. Gubernur Adhy serta Menhut berkesempatan berdialog dengan petani.
Selanjutnya, titik kedua yakni area rehabilitasi hutan dan lahan tanaman pisang dan talas. Di lokasi tersebut, Pj. Gubernur Adhy bersama Menhut memanen hasil hutan sosial berupa pisang agung semeru dan talas. Titik ketiga yakni peninjauan KUPS sapi perah.
Pj. Gubernur Adhy bersama Menhut Raja Juli turut berdialog bersama masyarakat, menanyakan persoalan dan hambatan dalam memajukan potensi area tersebut.
Adapun keluhan masyarakat adalah berkaitan dengan kurangnya bibit unggul tanaman durian khususnya durian montong. Tak hanya itu, masyarakat juga mengeluhkan terkait subsidi untuk Calon Petani Calon Lokasi (CPCL).
Dalam kunjungan tersebut Menhut Raja Juli juga menyerahkan 7 Salinan SK Transformasi Perhutanan Sosial kepada 7 Kelompok Tani Hutan di antaranya adalah Ketua KTH Wono Lestari, Desa Burno, Ketua KTH Sumber Hasil, Desa Kandang Tepus dan Ketua KTH Subur Makmur, Desa Kandang Tepus.*
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024