Pemerintah Kabupaten Situbondo Jawa Timur telah mendaftarkan sekitar 60.000 jiwa warga setempat dalam kepesertaan BPJS Kesehatan, dengan demikian cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Situbondo per 1 November 2024 sudah tercapai.
"Sisa penduduk yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan sebanyak 60.000 jiwa dari jumlah penduduk 688.525 jiwa. Jadi, per November mereka sudah terdaftar," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dr Sandy Hendrayono kepada wartawan di Situbondo, Kamis.
Dia menjelaskan, hal itu untuk menindaklanjuti implementasi Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 2022, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.
Baca juga: Pemkab Situbondo siapkan atlet untuk Porprov Jatim
Dengan UHC ini, lanjut dia, maka seluruh masyarakat Situbondo sudah terjamin pembiayaan kesehatannya dan dapat memanfaatkan semua fasilitas kesehatan secara nasional dan pembiayaannya ditanggung penuh oleh BPJS Kesehatan.
Selain pemenuhan pembiayaan kesehatan masyarakat dengan UHC, kata Dokter Sandy, juga diperkuat melalui Program Sehat Gratis (Sehati).
"Program Sehati yang merupakan program pemerintah daerah ini tetap jalan dan akan memperkuat jaminan kesehatan masyarakat dengan menanggung pembiayaan pelayanan kesehatan yang tidak biayai oleh UHC -BPJS Kesehatan-," katanya.
Dokter Sandy juga menyampaikan, dengan Program Sehati masyarakat hanya cukup menunjukkan KTP elektronik atau kartu keluarga (KK) di setiap fasilitas kesehatan setempat.
"Termasuk seluruh warga Situbondo yang sudah didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan, mereka cukup membawa KTP elektronik," katanya.
Sandy Hendrayono menjelaskan pula bahwa kepesertaan masyarakat pada Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, baik penerima bantuan iuran pemerintah pusat dan pemerintah daerah saat ini sudah mencakup seluruh warga di "Kota Santri Pancasila" itu.
"Dari penduduk Situbondo 688.525 jiwa, sekitar 330.000 jiwa di antaranya ditanggung pemerintah pusat, sedang sisanya pemerintah daerah dan mandiri," katanya.
Program Sehati berbasis KTP elektronik besutan Bupati Karna Suswandi, masih terus dilanjutkan pemerintah daerah setempat karena ada beberapa yang tidak bisa di-cover BPJS Kesehatan, di antaranya kecelakaan tunggal, terjatuh saat melakukan aktivitas non-pekerjaan seperti bersepeda, memancing, dan aktivitas harian lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Sisa penduduk yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan sebanyak 60.000 jiwa dari jumlah penduduk 688.525 jiwa. Jadi, per November mereka sudah terdaftar," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dr Sandy Hendrayono kepada wartawan di Situbondo, Kamis.
Dia menjelaskan, hal itu untuk menindaklanjuti implementasi Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 2022, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.
Baca juga: Pemkab Situbondo siapkan atlet untuk Porprov Jatim
Dengan UHC ini, lanjut dia, maka seluruh masyarakat Situbondo sudah terjamin pembiayaan kesehatannya dan dapat memanfaatkan semua fasilitas kesehatan secara nasional dan pembiayaannya ditanggung penuh oleh BPJS Kesehatan.
Selain pemenuhan pembiayaan kesehatan masyarakat dengan UHC, kata Dokter Sandy, juga diperkuat melalui Program Sehat Gratis (Sehati).
"Program Sehati yang merupakan program pemerintah daerah ini tetap jalan dan akan memperkuat jaminan kesehatan masyarakat dengan menanggung pembiayaan pelayanan kesehatan yang tidak biayai oleh UHC -BPJS Kesehatan-," katanya.
Dokter Sandy juga menyampaikan, dengan Program Sehati masyarakat hanya cukup menunjukkan KTP elektronik atau kartu keluarga (KK) di setiap fasilitas kesehatan setempat.
"Termasuk seluruh warga Situbondo yang sudah didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan, mereka cukup membawa KTP elektronik," katanya.
Sandy Hendrayono menjelaskan pula bahwa kepesertaan masyarakat pada Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, baik penerima bantuan iuran pemerintah pusat dan pemerintah daerah saat ini sudah mencakup seluruh warga di "Kota Santri Pancasila" itu.
"Dari penduduk Situbondo 688.525 jiwa, sekitar 330.000 jiwa di antaranya ditanggung pemerintah pusat, sedang sisanya pemerintah daerah dan mandiri," katanya.
Program Sehati berbasis KTP elektronik besutan Bupati Karna Suswandi, masih terus dilanjutkan pemerintah daerah setempat karena ada beberapa yang tidak bisa di-cover BPJS Kesehatan, di antaranya kecelakaan tunggal, terjatuh saat melakukan aktivitas non-pekerjaan seperti bersepeda, memancing, dan aktivitas harian lainnya.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024