Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyebut penandatanganan komitmen bersama antikorupsi anggota DPRD Jatim jadi momentum menciptakan iklim anti korupsi.
"Kami mengapresiasi penandatangan komitmen bersama antikorupsi yang dilakukan oleh DPRD hari ini. Ini menjadi momentum dalam menciptakan iklim anti korupsi di Jawa Timur," ujarnya usai menjadi saksi penandatanganan komitmen bersama antikorupsi anggota DPRD Jatim, di Surabaya, Rabu.
Ia menyatakan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah di Jawa Timur dalam memerangi praktik korupsi di Bumi Majapahit khususnya di tingkat legislatif.
Komitmen perangi korupsi, kata Adhy, telah dilakukan oleh Pemprov Jatim sejak lama seperti melalui penandatanganan pakta integritas antikorupsi yang dilakukan pada Juni 2024 serta pembentukan wilayah percontohan Kabupaten/Kota anti korupsi di Jatim.
Tercatat ada sebanyak tiga kandidat daerah percontohan antikorupsi yang telah diusulkan ke lembaga antirasuah pada Agustus 2024 lalu yakni Kota Surabaya, Kota Blitar dan Kabupaten Jombang.
"Jadi Pemprov Jatim sejak awal komitmen dalam memerangi korupsi. Dan hari ini, komitmen itu dipertegas lagi bersama DPRD. Ini membuktikan bahwa baik legislatif maupun eksekutif punya komitmen bersama untuk maju dan bersih dari korupsi," katanya.
Komitmen antikorupsi di Jatim bukanlah seremonial belaka. Data dari KPK tahun 2023 menunjukkan, nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Jatim sangat tinggi yakni sebesar 92 persen.
"Nilai MCP Jatim tahun 2023 sebesar 92 persen. Ini melebihi nilai rata-rata nasional yakni sebesar 75 persen," katanya.
Penandatangan ini dilakukan secara simbolis oleh perwakilan fraksi yakni dari fraksi PKB, PDIP, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PAN, PKS, PPP dan diiikuti oleh Pj. Gubernur Adhy serta Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Didik Agung Widjanarko sebagai saksi.
Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Didik Agung Widjanarko menyampaikan, apresiasi kepada Pemprov dan DPRD Jatim atas dilakukannya penandatangan hari ini.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah awal yang sangat penting khususnya sebagai pengingat bagi anggota DPRD Jatim.
Ia mengimbau agar DPRD fokus pada fungsi pengawasan dalam penyusunan APBD dan tidak tergoda untuk terlibat dalam praktik-praktik yang melanggar hukum
"Saya kira komitmen bersama ini sangat penting, kami apresiasi sekali dengan langkah yang diambil oleh DPRD Jawa Timur. Semoga ke depan, ketika ada ruang untuk melakukan tindak pidana korupsi, selalu ingat akan komitmen hari ini," katanya.
"Apalagi kalau bapak ibu menerima sesuatu dan tidak melaporkan, bisa jadi itu bagian dari Gratifikasi. Jadi pesan kami selalu laporkan kepada KPK," tuturnya.
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024