Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur menggelar penyuluhan antikorupsi diikuti ratusan kepala desa dan perangkat desa di salah satu hotel di daerah itu, Senin.
Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024 untuk meneguhkan komitmen bersama memberantas korupsi hingga tingkat desa.
Asisten III Sekda Kabupaten Tulungagung Imroatul menekankan pentingnya pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel.
"Dana desa saat ini jauh lebih besar dibandingkan sepuluh tahun lalu. Jika tidak dikelola dengan baik, ini berpotensi menimbulkan masalah hukum. Kami meminta perangkat desa untuk tertib administrasi, pelaksanaan, dan laporan," ujarnya.
Ia menambahkan anggaran desa harus diarahkan untuk pembangunan yang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Gunakan anggaran untuk kesejahteraan bersama agar manfaatnya dirasakan langsung oleh warga," kata Imroatul.
Kepala Inspektorat Tulungagung Tranggono Dibjo Harsono mengungkapkan selama 2024, sejumlah kepala desa tersangkut kasus korupsi alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD). Beberapa sudah menjalani persidangan, sedangkan lainnya masih dalam proses pemeriksaan.
"Beberapa desa seperti Batangsaren, Tambakrejo, dan Rejotangan terlibat kasus korupsi. Jumlah ini meningkat dibandingkan 2023," katanya.
Menurutnya, penyalahgunaan dana desa sering terjadi akibat kurangnya pemahaman kepala desa tentang pengelolaan keuangan yang benar.
Melalui penyuluhan ini, pihaknya berharap, perangkat desa memahami pentingnya pendidikan, pencegahan, dan penindakan dalam mencegah korupsi.
"Kami ingin kepala desa lebih paham soal pengelolaan dana agar tidak terseret dalam penyalahgunaan keuangan desa," katanya.
Pemerintah Kabupaten Tulungagung optimistis langkah ini dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan berintegritas demi mendorong pembangunan berkelanjutan.(*)
