Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur memberikan perlindungan sosial kepada para tenaga pengawas Pilkada 2024 dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
"Selain sebagai bentuk kepedulian Pemkab Pamekasan kepada pengawas pilkada, program ini sebagai bagian dari komitmen pemkab melindungi para pekerja rentan," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemkab Pamekasan Cahya Wibawa di Pamekasan, Jawa Timur, Minggu.
Para petugas pengawas pemilu, sambung Cahya, termasuk kelompok pekerja rentan, karena memiliki resiko tugas yang tinggi dengan mobilitas kerja yang sangat tinggi.
"Karena itu, Pemkab Pamekasan berusaha mengalokasikan anggaran khusus untuk para petugas pengawas pilkada agar mendapatkan anggaran khusus untuk jaminan keselamatan petugas pengawas tersebut," katanya.
Cahya menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bawaslu Pamekasan terkait program perlindungan berupa JKK dan JKM.
Pada rapat koordinasi itu, Pemkab Pamekasan telah menjelaskan, bahwa sebagian dari dana hibah sebesar Rp12 miliar lebih yang diterima Bawaslu Pamekasan, sebagian untuk membayar iuran kedua program tersebut, yakni JKK dan JKM ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Secara terpisah Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Umbara Tirta Firdaus membenarkan adanya program perlindungan bagi para pengawas Pilkada 2024 itu.
"Hanya saja yang menjadi kendala adalah klausul penggunaan anggaran. Karena itu, dalam rapat koordinasi dengan Bakesbangpol Pemkab Pamekasan kami meminta agar pemkab menambah klausul penggunaan keuangan untuk kedua program tersebut, yakni JKM dan JKK," katanya.
Menurut Sukma, petugas pengawas yang mendapatkan jaminan perlindungan berupa JKK dan JKM itu dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga di tingkat TPS (tempat pemungutan suara).
"Totalnya sebanyak 1.503 orang, meliputi pengawas kabupaten 5 orang, pengawas kecamatan 3 orang di 13 kecamatan, lalu pengawas desa/kelurahan 189 orang, serta pengawas TPS sebanyak 1.270 orang," katanya, menjelaskan.
Pilkada serentak yang akan digelar 27 November 2024 di Kabupaten Pamekasan diikuti tiga pasangan calon, yakni Fattah Jasin-Mujahid Ansori (Tauhid) nomor urut 1, K,H. Kholilurrahman-Sukriyanto (Kharisma) nomor urut 2, dan Mohammad Baqir Aminatullah-Taufadi (Berbakti) nomor urut 3.
Pasangan Tauhid diusung koalisi Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerindra, Golkar, PSI, Garuda, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kemudian pasangan Kharisma diusung Partai Demokrat, Gelora, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai NasDem.
Sedangkan pasangan Berbakti diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hanura, dan Perindo.
KPU Kabupaten Pamekasan telah menetapkan 1.270 TPS pada Pilkada 2024, yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah pemilih sebanyak 666.048 orang (321.417 orang laki-laki dan 344.631 orang perempuan).
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Selain sebagai bentuk kepedulian Pemkab Pamekasan kepada pengawas pilkada, program ini sebagai bagian dari komitmen pemkab melindungi para pekerja rentan," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemkab Pamekasan Cahya Wibawa di Pamekasan, Jawa Timur, Minggu.
Para petugas pengawas pemilu, sambung Cahya, termasuk kelompok pekerja rentan, karena memiliki resiko tugas yang tinggi dengan mobilitas kerja yang sangat tinggi.
"Karena itu, Pemkab Pamekasan berusaha mengalokasikan anggaran khusus untuk para petugas pengawas pilkada agar mendapatkan anggaran khusus untuk jaminan keselamatan petugas pengawas tersebut," katanya.
Cahya menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bawaslu Pamekasan terkait program perlindungan berupa JKK dan JKM.
Pada rapat koordinasi itu, Pemkab Pamekasan telah menjelaskan, bahwa sebagian dari dana hibah sebesar Rp12 miliar lebih yang diterima Bawaslu Pamekasan, sebagian untuk membayar iuran kedua program tersebut, yakni JKK dan JKM ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Secara terpisah Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Umbara Tirta Firdaus membenarkan adanya program perlindungan bagi para pengawas Pilkada 2024 itu.
"Hanya saja yang menjadi kendala adalah klausul penggunaan anggaran. Karena itu, dalam rapat koordinasi dengan Bakesbangpol Pemkab Pamekasan kami meminta agar pemkab menambah klausul penggunaan keuangan untuk kedua program tersebut, yakni JKM dan JKK," katanya.
Menurut Sukma, petugas pengawas yang mendapatkan jaminan perlindungan berupa JKK dan JKM itu dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga di tingkat TPS (tempat pemungutan suara).
"Totalnya sebanyak 1.503 orang, meliputi pengawas kabupaten 5 orang, pengawas kecamatan 3 orang di 13 kecamatan, lalu pengawas desa/kelurahan 189 orang, serta pengawas TPS sebanyak 1.270 orang," katanya, menjelaskan.
Pilkada serentak yang akan digelar 27 November 2024 di Kabupaten Pamekasan diikuti tiga pasangan calon, yakni Fattah Jasin-Mujahid Ansori (Tauhid) nomor urut 1, K,H. Kholilurrahman-Sukriyanto (Kharisma) nomor urut 2, dan Mohammad Baqir Aminatullah-Taufadi (Berbakti) nomor urut 3.
Pasangan Tauhid diusung koalisi Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerindra, Golkar, PSI, Garuda, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kemudian pasangan Kharisma diusung Partai Demokrat, Gelora, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai NasDem.
Sedangkan pasangan Berbakti diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hanura, dan Perindo.
KPU Kabupaten Pamekasan telah menetapkan 1.270 TPS pada Pilkada 2024, yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah pemilih sebanyak 666.048 orang (321.417 orang laki-laki dan 344.631 orang perempuan).
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024