Surabaya - Dewan Adat Madura mengancam Kepulauan Madura memisahkan diri dari Privinsi Jatim atau membentuk provinsi sendiri jika Gubernur Jatim menyetujui finalisasi rencana induk percepatan wilayah Suramadu. Sekretaris Dewan Adat Madura Jazuli, di Surabaya, Jumat, mengatakan, percepatan pembangunan wilayah Madura oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat Madura. "BPWS selama dua tahun belum ada komitmen yang jelas dengan tokoh adat dan ulama Madura," kata Jazuli saat ditemui di gedung Grahadi Surabaya. Menurut dia, BPWS memaksakan diri membangun Madura. padahal Madura mempunyai karakter sendiri. "Kenapa pemerintah pusat memaksakan diri. Jika Gubernur Jatim tetap pada pendiriannya, maka kami selaku tokoh adat dan ulama akan berangkat ke Jakarta menghadap Mahfud MD (Ketua Mahkamah Konstitusi/MK asal Madura) untuk meminta Madura jadi provinsi," katanya. Selain itu, lanjut dia, kalau Menteri Pekerjaan Umum (PU) selaku ketua pelaksan harian dewan pengarah BPWS memaksa BPWS membangun di Madura sebelum ada komitmen dengan masyarakat Madura, maka pihaknya akan menghadangnya. "Apa mereka belum mengerti nilai sosio kultur masyarakat Madura. Kami akan menghadang habis-habisan. Kami siap memerahkan Suramadu dengan darah kami," katanya. (*)

Pewarta:

Editor : FAROCHA


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012