Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur menerima kunjungan kunjungan spesifik Komisi II DPR RI terkait evaluasi pelaksanaan reforma agraria.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur (Jatim) Lampri di Surabaya, Selasa, menyampaikan dalam kurun dua bulan setelah dilantik capaian kinerja BPN Jatim telah melesat.
"Hal tersebut sesuai dengan arahan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Kanwil BPN Jatim menetapkan 7 program 100 hari kerja untuk disukseskan di Jawa Timur," katanya.
Terkait dengan anggaran, pihaknya menyerap anggaran 67,41 persen di atas nasional yang mencapai 62,35 persen.
"Begitu pula Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 20 September 2024 telah 100 persen. Capaian tersebut lebih cepat dari penyelesaian tahun-tahun sebelumnya," ucap Lampri.
Selain itu ia mengatakan deklarasi kota atau kabupaten lengkap juga merupakan salah satu program yang terus dikejar, dimana pada Oktober 2024 ditargetkan empat kantor pertanahan yang sudah deklarasi.
"Terkait dengan implementasi layanan elektronik dan tujuh layanan prioritas bahwa seluruh kantor pertanahan di Jatim seluruhnya telah menerapkan layanan elektronik. Sebanyak 332.220 sertifikat elektronik telah diterbitkan. Jumlah tersebut adalah jumlah terbanyak se Indonesia," ujarnya.
Selain itu, kata dia, program redistribusi tanah yang merupakan salah satu wujud reforma agraria juga selalu dikebut dengan 12.766 sertifikat elektronik redistribusi tanah telah dibagikan kepada masyarakat.
"Pembangunan zona integritas yang merupakan cerminan kementerian juga selalu digalakkan. Dengan zona integritas yang baik diharap dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja ATR/BPN," katanya.
Ia menjelaskan peringkat kinerja BPN Jatim hampir seluruhnya di peringkat pertama agar jajaran memiliki time line untuk mendaftar seluruh bidang tanah di Jatim.
"Capaian tujuh program 100 hari kerja Kepala Kanwil BPN Jatim sudah tercapai walaupun belum genap 100 hari kerja. Hal tersebut tidak terlepas dari semangat 'Jatim Spartan' yang selalu ditanamkan," ujarnya.
Ketua rombongan Junimart Girsang menyampaikan tujuan dari kunjungan spesifik Komisi II DPR RI adalah dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas dewan sesuai dengan amanah undang-undang.
"Kunjungan ini difokuskan untuk evaluasi khususnya di bidang reforma agraria," katanya.
Dalam kesempatan ini dirinya memberi apresiasi kepada Kanwil BPN Jatim beserta jajaran karena telah menuntaskan target PTSL 100 dalam waktu yang cukup cepat.
"Pencapaian PTSL yang sudah 100 zona integritas, penegakan perlindungan hukum bisa dilaksanakan dengan baik dan sempurna, karena BPN itu bekerja tidak pernah melanggar pidana, selalu bekerja berdasarkan administrasi, kecuali OTT atau suap," ucapnya.
Ia menyampaikan apabila terdapat permasalahan hukum, seperti kasi dipanggil oleh aparat penegak hukum harus ada ijin dari kepala kantor, kemudian kepala kantor dipanggil harus ada izin Kepala Kanwil, kemudian Kepala Kanwil dipanggil harus ada izin dari kementerian.
"Hal ini sangat perlu sekali untuk membentengi secara baik kerja kerja teman di ATR/BPN," ujarnya.
Ia mengatakan zona integritas yang didorong juga merupakan hal positif bagi pelayanan kepada masyarakat.
Menurut dia, komunikasi Jatim dengan pusat selama ini telah dinilai baik, hal tersebut tercermin dari tidak pernah ada keluhan dari jajaran pada saat DPR menyerap aspirasi di Jatim. Hal tersebut kiranya dapat dicontoh oleh provinsi lain.
"Diharap Kanwil BPN Jatim dapat menjadi percontohan kanwil-kanwil lainnya," katanya.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur (Jatim) Lampri di Surabaya, Selasa, menyampaikan dalam kurun dua bulan setelah dilantik capaian kinerja BPN Jatim telah melesat.
"Hal tersebut sesuai dengan arahan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Kanwil BPN Jatim menetapkan 7 program 100 hari kerja untuk disukseskan di Jawa Timur," katanya.
Terkait dengan anggaran, pihaknya menyerap anggaran 67,41 persen di atas nasional yang mencapai 62,35 persen.
"Begitu pula Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 20 September 2024 telah 100 persen. Capaian tersebut lebih cepat dari penyelesaian tahun-tahun sebelumnya," ucap Lampri.
Selain itu ia mengatakan deklarasi kota atau kabupaten lengkap juga merupakan salah satu program yang terus dikejar, dimana pada Oktober 2024 ditargetkan empat kantor pertanahan yang sudah deklarasi.
"Terkait dengan implementasi layanan elektronik dan tujuh layanan prioritas bahwa seluruh kantor pertanahan di Jatim seluruhnya telah menerapkan layanan elektronik. Sebanyak 332.220 sertifikat elektronik telah diterbitkan. Jumlah tersebut adalah jumlah terbanyak se Indonesia," ujarnya.
Selain itu, kata dia, program redistribusi tanah yang merupakan salah satu wujud reforma agraria juga selalu dikebut dengan 12.766 sertifikat elektronik redistribusi tanah telah dibagikan kepada masyarakat.
"Pembangunan zona integritas yang merupakan cerminan kementerian juga selalu digalakkan. Dengan zona integritas yang baik diharap dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja ATR/BPN," katanya.
Ia menjelaskan peringkat kinerja BPN Jatim hampir seluruhnya di peringkat pertama agar jajaran memiliki time line untuk mendaftar seluruh bidang tanah di Jatim.
"Capaian tujuh program 100 hari kerja Kepala Kanwil BPN Jatim sudah tercapai walaupun belum genap 100 hari kerja. Hal tersebut tidak terlepas dari semangat 'Jatim Spartan' yang selalu ditanamkan," ujarnya.
Ketua rombongan Junimart Girsang menyampaikan tujuan dari kunjungan spesifik Komisi II DPR RI adalah dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas dewan sesuai dengan amanah undang-undang.
"Kunjungan ini difokuskan untuk evaluasi khususnya di bidang reforma agraria," katanya.
Dalam kesempatan ini dirinya memberi apresiasi kepada Kanwil BPN Jatim beserta jajaran karena telah menuntaskan target PTSL 100 dalam waktu yang cukup cepat.
"Pencapaian PTSL yang sudah 100 zona integritas, penegakan perlindungan hukum bisa dilaksanakan dengan baik dan sempurna, karena BPN itu bekerja tidak pernah melanggar pidana, selalu bekerja berdasarkan administrasi, kecuali OTT atau suap," ucapnya.
Ia menyampaikan apabila terdapat permasalahan hukum, seperti kasi dipanggil oleh aparat penegak hukum harus ada ijin dari kepala kantor, kemudian kepala kantor dipanggil harus ada izin Kepala Kanwil, kemudian Kepala Kanwil dipanggil harus ada izin dari kementerian.
"Hal ini sangat perlu sekali untuk membentengi secara baik kerja kerja teman di ATR/BPN," ujarnya.
Ia mengatakan zona integritas yang didorong juga merupakan hal positif bagi pelayanan kepada masyarakat.
Menurut dia, komunikasi Jatim dengan pusat selama ini telah dinilai baik, hal tersebut tercermin dari tidak pernah ada keluhan dari jajaran pada saat DPR menyerap aspirasi di Jatim. Hal tersebut kiranya dapat dicontoh oleh provinsi lain.
"Diharap Kanwil BPN Jatim dapat menjadi percontohan kanwil-kanwil lainnya," katanya.
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024