Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, kembali menggelar kegiatan Rembug Disabilitas yang menjadi wadah menyerap aspirasi dari penyandang disabilitas untuk pengambilan kebijakan pembangunan inklusif.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengemukakan aspirasi penyandang disabilitas penting untuk menciptakan kebijakan daerah yang inklusif.
"Kami ingin memastikan program pembangunan dan kebijakan pemerintah dirancang memfasilitasi semua elemen termasuk rekan disabilitas," ujarnya dalam keterangannya di Banyuwangi, Kamis.
Menurut Ipuk, aspirasi penyandang disabilitas penting didengar langsung sehingga kebijakan dan program yang dirancang nantinya benar-benar tepat serta bisa memfasilitasi apa yang memang dibutuhkan.
Ia menyampaikan ada beberapa aspirasi tersampaikan dalam forum Rembug Disabilitas, di antaranya usulan perlu dibangunnya fasilitas olahraga bagi disabilitas, papan informasi tuli dan netra, dan fasilitas juru bicara isyarat (JBI) pada setiap kegiatan pemerintah.
Di bidang kesehatan terdapat usulan tentang loket khusus disabilitas di fasilitas kesehatan, pelatihan bahasa isyarat bagi nakes, dan pelatihan deteksi dini anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk kader posyandu.
Sedangkan di bidang ekonomi, lanjut Ipuk, usulannya mengenai pelatihan pemasaran offline dan online bagi UMKM disabilitas, fasilitasi legalitas usaha hingga bantuan promosi pemasaran.
Ia juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menindaklanjuti semua usulan dari penyandang disabilitas itu.
"Terima kasih untuk semua masukan yang diberikan. Aspirasi ini sangat berarti dan akan kami jadikan acuan dan diupayakan maksimal untuk ditindaklanjuti," kata Ipuk.
Dalam forum Rembug Disabilitas itu sendiri dihadiri Perkumpulan Penyandang Disabilitas Daerah (PPDI), Persatuan Tunanetra Indonessia (Pertuni) dan Juru Bahasa Isyarat, Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunanetra Indonesia (Gerkatin), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Forum Peduli Disabilitas, Disable Motorcyle Indonesia, Persatuan Tuli Banyuwangi, UMKM Sahabat dan National Paralympic Committee Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengemukakan aspirasi penyandang disabilitas penting untuk menciptakan kebijakan daerah yang inklusif.
"Kami ingin memastikan program pembangunan dan kebijakan pemerintah dirancang memfasilitasi semua elemen termasuk rekan disabilitas," ujarnya dalam keterangannya di Banyuwangi, Kamis.
Menurut Ipuk, aspirasi penyandang disabilitas penting didengar langsung sehingga kebijakan dan program yang dirancang nantinya benar-benar tepat serta bisa memfasilitasi apa yang memang dibutuhkan.
Ia menyampaikan ada beberapa aspirasi tersampaikan dalam forum Rembug Disabilitas, di antaranya usulan perlu dibangunnya fasilitas olahraga bagi disabilitas, papan informasi tuli dan netra, dan fasilitas juru bicara isyarat (JBI) pada setiap kegiatan pemerintah.
Di bidang kesehatan terdapat usulan tentang loket khusus disabilitas di fasilitas kesehatan, pelatihan bahasa isyarat bagi nakes, dan pelatihan deteksi dini anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk kader posyandu.
Sedangkan di bidang ekonomi, lanjut Ipuk, usulannya mengenai pelatihan pemasaran offline dan online bagi UMKM disabilitas, fasilitasi legalitas usaha hingga bantuan promosi pemasaran.
Ia juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menindaklanjuti semua usulan dari penyandang disabilitas itu.
"Terima kasih untuk semua masukan yang diberikan. Aspirasi ini sangat berarti dan akan kami jadikan acuan dan diupayakan maksimal untuk ditindaklanjuti," kata Ipuk.
Dalam forum Rembug Disabilitas itu sendiri dihadiri Perkumpulan Penyandang Disabilitas Daerah (PPDI), Persatuan Tunanetra Indonessia (Pertuni) dan Juru Bahasa Isyarat, Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunanetra Indonesia (Gerkatin), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Forum Peduli Disabilitas, Disable Motorcyle Indonesia, Persatuan Tuli Banyuwangi, UMKM Sahabat dan National Paralympic Committee Indonesia.
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024