Trenggalek - Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Jawa Timur, Samsul Anam, mengkritik kebijakan Bupati Mulyadi Wiryono yang dinilai inkosisten karena tidak tegas terhadap rencana perubahan jalur atau trayek MPU di wilayahnya. "Artinya uji coba yang ketiga ini harus segera ditetapkan dengan sosialisasi yang matang dan mengakomodasi semua eleman masyarakat yang terdampak dengan kebijakan ini. Jangan sampai perekonimian dan pengguna transportasi terombang-ambing dengan adanya uji coba yang tidak menentu ini," kata Samsul Anam, Selasa. Ia melihat dari dua kali uji coba perubahan jalur sebelumnya, pemerintah utamanya dinas perhubungan kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun awak MPU. Akibatnya, terjadilah pro dan kontra di masyarakat yang berujung pada aksi unjuk rasa hingga berkali-kali. Pada dasarnya anggota dewan dari PKB ini mendukung langkah pemerintah setempat yang berencana mengubah jalur MPU untuk menggairahkan kembali terminal bus, namun demikian ia meminta agar pemerintah tetap memperhatikan dampak ekonomi yang akan ditimbulkan. "Pada saat kami menerima dua kubu yang pro dan kontra perubaan jalur itu, memang sangat terlihat masing-masing kubu saling ngotot untuk kepentingannya sendiri, untuk itulah perlu adanya ketegasan dari pemerintah," ujar Samsul. Namun dewan mengingatkan, karena banyaknya orang yang berkepentingan dalam perombakan jalur angkutan umum tersebut, jangan sampai dalam pengambilan keputusan penetapan jalur terkesan di dikte dan hanya memperhatikan satu golongan-golongan masyarakat tertentu. Selain itu, pihak legislatif juga meninta agar bupati mempertimbangkan masukan-masukan dari dinas perhubungan terkait hasil studi kelayakan uji coba sebelumnya, baik dari sisi kelemahan maupun sisi positifnya. "Seorang kepala dinas harus inovatif dalam menjalankan tugas, biarkan dia itu berkresasi serta melakukan improvisasi sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat itu benar-benar menjadi prioritas atau nomor satu termasuk berorientasi pada penerimaan PAD," katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Trenggalek, Ulang Setyadi mengaku, dalam uji coba ketiga saat ini pihaknya mengklaim telah mengakomodir usulan yang disampaikan awak angkutan umum maupun masyarakat. "Untuk uji coba yang ketiga ini semua MPU masuk pasar semua, baik pasar basah maupun Pasar Pon, itu saja bedanya.Jadi keinginan masyarakat agar MPU bisa masuk pasar sudah dilayani pak bupati pada uji coba ke tiga ini," katanya. Ulang menambahkan, dalam rencana penetapkan jalur baru MPU maupun angkutan umum, pihaknya berpedoman pada kepentingan tiga elemen, yakni masyarakat, awak angkutan serta pemerintah. Dari dua kali uji coba jalur sebelumnya, Ulang mengaku dampak positif yang paling banyak dirasakan serta jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) paling tinggi terjadi pada uji coba pertama. Ia mencontohkan, suasana terminal menjadi lebih ramai yang secara langsung berdampak pada pendapatan para pedagang di sekitarnya, selain itu dua terminal banyangan di Jarakan dan Ngetal berhasil dihilangkan. "Kemudian pada uji coba pertama, jumlah PAD naik menjadi Rp150 ribu sampai dengan Rp160 ribu per hari, tapi sekarang ini setelah uji coba kedua pendapatan retribusi turun menjadi Rp30 ribu per hari, sedngkanuntuk uji coba ketiga belum kami ketahui, karena masih akan kami evaluasi hari ini," jelas Ulang merinci. Namun demikian kepala dinas perhubungan mengaku tidak bisa berbuat banyak atas rencana perubaan jalur tersebut, ia menyerahkan semua keputusan akhir kepada Bupati Trenggalek. (*)

Pewarta:

Editor : Masuki M. Astro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012