Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, mengakui adanya miskomunikasi terkait surat permohonan pembayaran pemanfaatan venue pertandingan dan latihan yang dilayangkan kepada Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Jumat, mengatakan pihaknya telah menegur Kepala Dinas Disbudporapar, Hidayat Syah lantaran hal tersebut tidak sesuai dengan skema awal yang dia sampaikan ke seluruh jajaran.
"Yang pasti saya punya visi, siapapun yang membawa nama baik Kota Surabaya terlebih Indonesia harus didukung secara penuh. Saya tegur keras betul Kepala Dinas (Kadis) Disbudporapar untuk melalukan klarifikasi dan evaluasi," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Ia menegaskan, sejak awal dirinya sudah menginstruksikan supaya memberi keringanan biaya sewa bagi ajang yang membawa nama besar Indonesia, seperti pergelaran Piala AFF U-19.
Dirinya mengakui bahwa ada miskomunikasi antara Disbudporapar dan PSSI terkait adanya surat permohonan pembayaran pemanfaatan venue pertandingan dan latihan.
"Terkait anggaran apapun yang membawa nama besar kota dan negara Indonesia, saya bahkan melibatkan jaksa pengacara negara agar ada keringanan pembayaran penyewaan venue. Karena pemberian keringanan itu sesuai dengan visi saya," katanya.
Eri mengatakan dinas tidak boleh hanya berorientasi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kegiatan yang membawa nama besar kota dan negara serta bisa menghasilkan dampak ekonomi di masyarakat.
"Orientasi dinas itu jangan semata-mata direct income PAD, tapi juga indirect income seperti branding Surabaya yang punya GBT, dan dampak ekonomi ke masyarakat," katanya.
Ia menegaskan bahwa pemberian keringanan pembayaran pemanfaatan venue untuk pergelaran khusus, seperti Piala AFF sudah menjadi atensi.
"Saya akan evaluasi lagi terkait apa yang dilakukan Disbudporapor. Kalau untuk Persebaya saja ada diskon, apalagi untuk negara," katanya
Ia menambahkan, sebelum pertandingan AFF dimulai, dirinya sempat meminta kepada PSSI untuk menjadikan Gelora Bung Tomo (GBT) sebagai salah satu venue ajang bergengsi tersebut untuk memperkenalkan stadion kebanggaan arek-arek Suroboyo ke kancah Internasional.
Sebelumnya, Kepala Disbudporapar Surabaya, Hidayat Syah, meminta maaf kepada PSSI, pencinta sepak bola, dan seluruh masyarakat Indonesia, terkait beredarnya kabar surat permohonan pembayaran pemanfaatan venue pertandingan dan latihan. Dia juga sudah berkoordinasi dengan PSSI untuk menyelesaikan masalah.
Hidayat mengakui dirinya mendapat teguran keras dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Sebab, sejak awal Eri Cahyadi berpesan untuk memberi keringanan biaya sewa bagi ajang yang membawa nama besar kota, apalagi nama besar negara seperti ajang Piala AFF.
Hidayat menuturkan surat tagihan tersebut belum sempat dilakukan pengecekan apakah biaya yang ditagihkan sudah dikenakan pengurangan atau tidak. “Kami akui bahwa kami salah. Belum sempat dicek, surat tersebut sudah terkirim ke PSSI hingga akhirnya menjadi polemik,” tutur Hidayat.
"Padahal sejak awal Pak Wali Kota meminta ada keringanan sewa untuk ajang yang membawa nama baik Surabaya. Jadi dinas tidak boleh berpikir semata-mata soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika ada ajang yang membawa nama kota Surabaya. Seperti Persebaya ada diskon. Kesalahan kami adalah tidak mengecek surat permohonan pembayaran tersebut apakah sudah dikenakan diskon atau belum," ujarnya.
"Yang pasti saya punya visi, siapapun yang membawa nama baik Kota Surabaya terlebih Indonesia harus didukung secara penuh. Saya tegur keras betul Kepala Dinas (Kadis) Disbudporapar untuk melalukan klarifikasi dan evaluasi," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Ia menegaskan, sejak awal dirinya sudah menginstruksikan supaya memberi keringanan biaya sewa bagi ajang yang membawa nama besar Indonesia, seperti pergelaran Piala AFF U-19.
Dirinya mengakui bahwa ada miskomunikasi antara Disbudporapar dan PSSI terkait adanya surat permohonan pembayaran pemanfaatan venue pertandingan dan latihan.
"Terkait anggaran apapun yang membawa nama besar kota dan negara Indonesia, saya bahkan melibatkan jaksa pengacara negara agar ada keringanan pembayaran penyewaan venue. Karena pemberian keringanan itu sesuai dengan visi saya," katanya.
Eri mengatakan dinas tidak boleh hanya berorientasi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kegiatan yang membawa nama besar kota dan negara serta bisa menghasilkan dampak ekonomi di masyarakat.
"Orientasi dinas itu jangan semata-mata direct income PAD, tapi juga indirect income seperti branding Surabaya yang punya GBT, dan dampak ekonomi ke masyarakat," katanya.
Ia menegaskan bahwa pemberian keringanan pembayaran pemanfaatan venue untuk pergelaran khusus, seperti Piala AFF sudah menjadi atensi.
"Saya akan evaluasi lagi terkait apa yang dilakukan Disbudporapor. Kalau untuk Persebaya saja ada diskon, apalagi untuk negara," katanya
Ia menambahkan, sebelum pertandingan AFF dimulai, dirinya sempat meminta kepada PSSI untuk menjadikan Gelora Bung Tomo (GBT) sebagai salah satu venue ajang bergengsi tersebut untuk memperkenalkan stadion kebanggaan arek-arek Suroboyo ke kancah Internasional.
Sebelumnya, Kepala Disbudporapar Surabaya, Hidayat Syah, meminta maaf kepada PSSI, pencinta sepak bola, dan seluruh masyarakat Indonesia, terkait beredarnya kabar surat permohonan pembayaran pemanfaatan venue pertandingan dan latihan. Dia juga sudah berkoordinasi dengan PSSI untuk menyelesaikan masalah.
Hidayat mengakui dirinya mendapat teguran keras dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Sebab, sejak awal Eri Cahyadi berpesan untuk memberi keringanan biaya sewa bagi ajang yang membawa nama besar kota, apalagi nama besar negara seperti ajang Piala AFF.
Hidayat menuturkan surat tagihan tersebut belum sempat dilakukan pengecekan apakah biaya yang ditagihkan sudah dikenakan pengurangan atau tidak. “Kami akui bahwa kami salah. Belum sempat dicek, surat tersebut sudah terkirim ke PSSI hingga akhirnya menjadi polemik,” tutur Hidayat.
"Padahal sejak awal Pak Wali Kota meminta ada keringanan sewa untuk ajang yang membawa nama baik Surabaya. Jadi dinas tidak boleh berpikir semata-mata soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika ada ajang yang membawa nama kota Surabaya. Seperti Persebaya ada diskon. Kesalahan kami adalah tidak mengecek surat permohonan pembayaran tersebut apakah sudah dikenakan diskon atau belum," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024