Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menilai inovasi Braille Eticket and Extraordinary Acces for Visual Dissabilities atau BREXIT milik Puskesmas Janti, Kota Malang, Jawa Timur bisa direplikasi pada fasilitas setingkat di Indonesia.
Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategis Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto, di Kota Malang, Kamis, menyatakan BREXIT merupakan implementasi reformasi birokrasi pada penyetaraan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.
"Karena inovasi yang bermanfaat di satu tempat bisa bermanfaat untuk tempat lain. Artinya, penyandang disabilitas di Kota Malang dipermudah dan dengan layanan ini bisa mempermudah difabel di daerah lain," kata Ajib.
BREXIT merupakan sistem pelayanan yang diluncurkan bertujuan menumbuhkan kemandirian bagi penyandang tuna netra dalam memahami aturan minum obat dan mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas dengan huruf braille.
Ajib menilai inovasi pelayanan publik yang muncul dari Kota Malang mampu menghadirkan kesetaraan di kalangan masyarakat.
Kendati demikian, kata Ajib sebelum dibawa ke jenjang nasional, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terlebih dahulu mereplikasi layanan dari Puskesmas Janti ke 15 puskesmas lain di wilayah setempat secara maksimal.
"Kalau sudah sukses di Kota Malang, harapan bisa. Tadi saya sudah bilang ke Pak Sekda setiap rapat inovasi BREXIT dan lainnya diisukan supaya ditiru dan dipelajari oleh daerah lain," ujarnya.
Dia menyatakan replikasi ini tak sekadar meniru apa yang sudah ada, akan tetapi turut memberikan sentuhan pembaruan pada fitur layanan, supaya memperkaya layanan pada kalangan yang memang menjadi subyek.
"Contoh, dahulu di aplikasi ojek daring hanya untuk antar jemput penumpang tetapi dikembangkan dan sekarang bisa untuk layanan lain, seperti pesan makan," ucap dia.
KemenPANRB menjadikan replikasi sebagai salah satu program prioritas dengan terus menjaring inovasi yang lahir pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
"Ini (BREXIT) sektor kesehatan, berarti masuk tematik karena pelayanan inklusif," ucapnya.
Sementara, Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso menyatakan BREXIT sudah mendapatkan pengakuan dari tingkat nasional.
"Ini nanti direplikasikan di puskemas lain di Kota Malang dan dikembangkan yang tentunya didampingi oleh KemenPANRB," katanya.
Menurut dia keberadaan sistem pelayanan diperlukan untuk memberikan jaminan kemudahan bagi kalangan disabilitas tuna netra.
"Ketika daftar, pengambilan obat, sampai penjelasan dosis obat kalau pakai tulisan biasa tidak memungkinkan dan belum tentu juga ada yang membacakan, jadi di Puskesmas Janti pakai huruf braille," ujarnya.
Tak hanya itu, Erik menambahkan bahwa pelayanan di puskesmas di Kota Malang mengedepankan prinsip ramah bagi penyandang disabilitas.
"Ketika mereka datang tapi tidak ada pendampingnya langsung dibantu, tidak perlu khawatir," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategis Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto, di Kota Malang, Kamis, menyatakan BREXIT merupakan implementasi reformasi birokrasi pada penyetaraan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.
"Karena inovasi yang bermanfaat di satu tempat bisa bermanfaat untuk tempat lain. Artinya, penyandang disabilitas di Kota Malang dipermudah dan dengan layanan ini bisa mempermudah difabel di daerah lain," kata Ajib.
BREXIT merupakan sistem pelayanan yang diluncurkan bertujuan menumbuhkan kemandirian bagi penyandang tuna netra dalam memahami aturan minum obat dan mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas dengan huruf braille.
Ajib menilai inovasi pelayanan publik yang muncul dari Kota Malang mampu menghadirkan kesetaraan di kalangan masyarakat.
Kendati demikian, kata Ajib sebelum dibawa ke jenjang nasional, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terlebih dahulu mereplikasi layanan dari Puskesmas Janti ke 15 puskesmas lain di wilayah setempat secara maksimal.
"Kalau sudah sukses di Kota Malang, harapan bisa. Tadi saya sudah bilang ke Pak Sekda setiap rapat inovasi BREXIT dan lainnya diisukan supaya ditiru dan dipelajari oleh daerah lain," ujarnya.
Dia menyatakan replikasi ini tak sekadar meniru apa yang sudah ada, akan tetapi turut memberikan sentuhan pembaruan pada fitur layanan, supaya memperkaya layanan pada kalangan yang memang menjadi subyek.
"Contoh, dahulu di aplikasi ojek daring hanya untuk antar jemput penumpang tetapi dikembangkan dan sekarang bisa untuk layanan lain, seperti pesan makan," ucap dia.
KemenPANRB menjadikan replikasi sebagai salah satu program prioritas dengan terus menjaring inovasi yang lahir pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
"Ini (BREXIT) sektor kesehatan, berarti masuk tematik karena pelayanan inklusif," ucapnya.
Sementara, Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso menyatakan BREXIT sudah mendapatkan pengakuan dari tingkat nasional.
"Ini nanti direplikasikan di puskemas lain di Kota Malang dan dikembangkan yang tentunya didampingi oleh KemenPANRB," katanya.
Menurut dia keberadaan sistem pelayanan diperlukan untuk memberikan jaminan kemudahan bagi kalangan disabilitas tuna netra.
"Ketika daftar, pengambilan obat, sampai penjelasan dosis obat kalau pakai tulisan biasa tidak memungkinkan dan belum tentu juga ada yang membacakan, jadi di Puskesmas Janti pakai huruf braille," ujarnya.
Tak hanya itu, Erik menambahkan bahwa pelayanan di puskesmas di Kota Malang mengedepankan prinsip ramah bagi penyandang disabilitas.
"Ketika mereka datang tapi tidak ada pendampingnya langsung dibantu, tidak perlu khawatir," kata dia.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024