Kepolisian Resor Malang berkomitmen terus menjaga netralitas di seluruh jalannya masa tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebagai upaya menjamin kondusivitas di wilayah setempat.
"Netralitas TNI-Polri adalah harga mati," kata Wakil Kepala Kepolisian Resor Malang Komisaris Polisi Imam Mustolih, di Malang, Selasa.
Seluruh jajaran kepolisian kini fokus memastikan keamanan pelaksanaan tahapan Pilkada 2024 bersama para pemangku kebijakan di Kabupaten Malang, seperti pemerintah daerah, TNI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga jajaran samping.
Mekanisme pengamanan itu dibahas melalui rapat koordinasi lintas sektoral di Aula Mapolres Malang.
Baca juga: Waspada aksi terorisme, Polresta Malang Kota optimalkan aturan wajib lapor 24 jam
"Rakor lintas sektoral ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Malang yang aman, makmur, dan sejahtera," ujarnya.
Pengamanan pilkada nantinya diperkuat dengan pelaksanaan Operasi Mantap Praja, fokus utamanya adalah pemeliharaan keamanan dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif.
Selain itu juga langkah penegakan hukum dan memperkuat hubungan ke masyarakat.
Dia menyatakan kesuksesan jalannya Pilkada 2024 bergantung pada sinergisitas dan kebersamaan seluruh pemangku kebijakan bersama dengan masyarakat di Kabupaten Malang.
Baca juga: Kemenpan RB sebut aplikasi "Jogo Malang Presisi" jadi percontohan di Jatim
"Alhamdulillah, secara umum Kabupaten Malang bisa kita kelola dengan baik, ini merupakan bukti nyata bahwa sinergi dan kebersamaan kami menjadi kunci pokok," ucap dia.
Selain itu, Kepolisian Resor Malang mengimbau masyarakat mewaspadai hoaks yang acap kali muncul selama berjalannya tahapan kontestasi pemilihan kepala daerah dan mengganggu proses demokrasi.
"Kepolisian berharap rekan media dapat turut mengedukasi dan menyampaikan berita yang tajam, aktual, dan terpercaya agar masyarakat tidak terjebak dalam pemberitaan hoaks," kata Imam.
Sesuai jadwal tahapan Pilkada Serentak 2024, termasuk Pilkada Sumenep yang ditetapkan KPU RI, pendaftaran pasangan calon dari partai politik pada 27-29 Agustus. Sementara hari "H" pilkada pada 27 November.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Netralitas TNI-Polri adalah harga mati," kata Wakil Kepala Kepolisian Resor Malang Komisaris Polisi Imam Mustolih, di Malang, Selasa.
Seluruh jajaran kepolisian kini fokus memastikan keamanan pelaksanaan tahapan Pilkada 2024 bersama para pemangku kebijakan di Kabupaten Malang, seperti pemerintah daerah, TNI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga jajaran samping.
Mekanisme pengamanan itu dibahas melalui rapat koordinasi lintas sektoral di Aula Mapolres Malang.
Baca juga: Waspada aksi terorisme, Polresta Malang Kota optimalkan aturan wajib lapor 24 jam
"Rakor lintas sektoral ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Malang yang aman, makmur, dan sejahtera," ujarnya.
Pengamanan pilkada nantinya diperkuat dengan pelaksanaan Operasi Mantap Praja, fokus utamanya adalah pemeliharaan keamanan dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif.
Selain itu juga langkah penegakan hukum dan memperkuat hubungan ke masyarakat.
Dia menyatakan kesuksesan jalannya Pilkada 2024 bergantung pada sinergisitas dan kebersamaan seluruh pemangku kebijakan bersama dengan masyarakat di Kabupaten Malang.
Baca juga: Kemenpan RB sebut aplikasi "Jogo Malang Presisi" jadi percontohan di Jatim
"Alhamdulillah, secara umum Kabupaten Malang bisa kita kelola dengan baik, ini merupakan bukti nyata bahwa sinergi dan kebersamaan kami menjadi kunci pokok," ucap dia.
Selain itu, Kepolisian Resor Malang mengimbau masyarakat mewaspadai hoaks yang acap kali muncul selama berjalannya tahapan kontestasi pemilihan kepala daerah dan mengganggu proses demokrasi.
"Kepolisian berharap rekan media dapat turut mengedukasi dan menyampaikan berita yang tajam, aktual, dan terpercaya agar masyarakat tidak terjebak dalam pemberitaan hoaks," kata Imam.
Sesuai jadwal tahapan Pilkada Serentak 2024, termasuk Pilkada Sumenep yang ditetapkan KPU RI, pendaftaran pasangan calon dari partai politik pada 27-29 Agustus. Sementara hari "H" pilkada pada 27 November.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024