Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono meminta agar proyek strategis nasional (PSN) di sisi timur Ibu Kota Jawa Timur ini harus memiliki detail studi kelayakan untuk mengukur dampak pembangunan terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan warga pesisir.
"Menurut kami PSN harus terlebih dahulu memiliki studi kelayakan, kemudian dokumentasi yang bisa dipublikasikan dengan meminta masukan masyarakat apa dampak yang terjadi di sana," kata Baktiono seusai rapat dengan pendapat di Gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu.
Baktiono menjelaskan PSN di sisi pesisir timur sebagai Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya Waterfront Land. Proses pengerjaannya dengan melakukan reklamasi.
"Diduga membuat pulau buatan, jarak dari Surabaya kurang lebih 100 meter. Tidak ada di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJPD) dan jangka panjang (RPJPD) Kota Surabaya," ujarnya.
"Tentunya kalau perindustrian mungkin sangat kecil, tetapi kira-kira untuk perumahan eksklusif," lanjutnya.
Dia menyatakan studi kelayakan harus mengakomodasi sejumlah hal, seperti dampak pembangunan pada lahan konservasi mangrove dan potensi terjadinya pendangkalan laut karena sedimentasi.
"Kalau ekosistem lautnya rusak nelayan mau mencari ikan dimana lagi?" kata dia.
Kemudian, keberadaan pulau buatan berpotensi mengganggu alur pelayaran kapal yang berimbas pada membengkaknya biaya bahan bakar kapal.
"Kemudian dari nelayan mereka tidak bisa melaut, jalur pelayarannya tertutup. Untuk kapal besar untuk menuju ke Indonesia Timur lewat di situ jadinya tidak bisa. Harus berputar jauh semuanya, solar-nya bagaimana?" ucapnya.
Baktiono menyatakan hasil rapat dengar pendapat selanjutnya dikirimkan ke pemerintah pusat untuk dilakukan kajian dan tindak lanjut.
"Kami juga menyampaikan ini ke presiden, DPR RI, kementerian," kata dia.
Di tempat yang sama, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur Wahyu Eka Setiawan mengatakan masyarakat dan nelayan mengkhawatirkan reklamasi memberikan dampak signifikan pada kehidupan sosial dan ekosistem laut.
Masyarakat dan nelayan di kawasan sisi timur Surabaya menginginkan adanya keterbukaan terkait kajian PSN, terlebih adanya proses reklamasi yang dilakukan.
"Konteks reklamasi dari sisi Surabaya terdampak kondisi lautnya, karena ambil pasir dari laut tentu merusak ekosistem laut. Reklamasi mempercepat sedimentasi," ucapnya.
Dia berharap pemerintah pusat bisa melakukan kajian mendalam untuk memetakan dampak pelaksanaan PSN bagi ekosistem dan masyarakat Kota Surabaya.
"Semangat dari Kota Surabaya yang saya tahu sejak era Bu Risma itu melindungi kawasan pesisir dan memperluas kawasan mangrove, terutama mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kalau ada reklamasi berarti tidak tersambung dengan semangatnya," ucap dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Menurut kami PSN harus terlebih dahulu memiliki studi kelayakan, kemudian dokumentasi yang bisa dipublikasikan dengan meminta masukan masyarakat apa dampak yang terjadi di sana," kata Baktiono seusai rapat dengan pendapat di Gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu.
Baktiono menjelaskan PSN di sisi pesisir timur sebagai Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya Waterfront Land. Proses pengerjaannya dengan melakukan reklamasi.
"Diduga membuat pulau buatan, jarak dari Surabaya kurang lebih 100 meter. Tidak ada di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJPD) dan jangka panjang (RPJPD) Kota Surabaya," ujarnya.
"Tentunya kalau perindustrian mungkin sangat kecil, tetapi kira-kira untuk perumahan eksklusif," lanjutnya.
Dia menyatakan studi kelayakan harus mengakomodasi sejumlah hal, seperti dampak pembangunan pada lahan konservasi mangrove dan potensi terjadinya pendangkalan laut karena sedimentasi.
"Kalau ekosistem lautnya rusak nelayan mau mencari ikan dimana lagi?" kata dia.
Kemudian, keberadaan pulau buatan berpotensi mengganggu alur pelayaran kapal yang berimbas pada membengkaknya biaya bahan bakar kapal.
"Kemudian dari nelayan mereka tidak bisa melaut, jalur pelayarannya tertutup. Untuk kapal besar untuk menuju ke Indonesia Timur lewat di situ jadinya tidak bisa. Harus berputar jauh semuanya, solar-nya bagaimana?" ucapnya.
Baktiono menyatakan hasil rapat dengar pendapat selanjutnya dikirimkan ke pemerintah pusat untuk dilakukan kajian dan tindak lanjut.
"Kami juga menyampaikan ini ke presiden, DPR RI, kementerian," kata dia.
Di tempat yang sama, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur Wahyu Eka Setiawan mengatakan masyarakat dan nelayan mengkhawatirkan reklamasi memberikan dampak signifikan pada kehidupan sosial dan ekosistem laut.
Masyarakat dan nelayan di kawasan sisi timur Surabaya menginginkan adanya keterbukaan terkait kajian PSN, terlebih adanya proses reklamasi yang dilakukan.
"Konteks reklamasi dari sisi Surabaya terdampak kondisi lautnya, karena ambil pasir dari laut tentu merusak ekosistem laut. Reklamasi mempercepat sedimentasi," ucapnya.
Dia berharap pemerintah pusat bisa melakukan kajian mendalam untuk memetakan dampak pelaksanaan PSN bagi ekosistem dan masyarakat Kota Surabaya.
"Semangat dari Kota Surabaya yang saya tahu sejak era Bu Risma itu melindungi kawasan pesisir dan memperluas kawasan mangrove, terutama mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kalau ada reklamasi berarti tidak tersambung dengan semangatnya," ucap dia.
Editor : Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024