Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur (Jatim) menyebutkan bahwa desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Situbondo juga berkontribusi dalam penanganan stunting dan kemiskinan di "Kota Santri Pancasila" itu.
Prevalensi stunting di Kabupaten Situbondo terendah ketiga nasional berdasarkan dari hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 dan Pemkab Situbondo telah mendapatkan penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
"Penanganan stunting maupun kemiskinan ini adalah problem bersama, tidak mungkin hanya ditangani oleh pemerintah pusat, tapi juga daerah hingga pemerintahan desa," kata Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan Jawa Timur Teguh Harjanto, di Pendopo Kabupaten Situbondo, Selasa.
Saat menghadiri kegiatan lokakarya "Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2024, Teguh menjelaskan, penanganan stunting dan kemiskinan menjadi salah satu fokus bersama mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintahan desa.
Menurut Teguh, pemerintahan desa berkontribusi pada penurunan stunting dan termasuk kemiskinan melalui Dana Desa (DD) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat.
Pada tahun 2022 angka stunting di Situbondo berada di angka 30,9 persen dan berdasarkan SKI 2023, prevalensi stunting mampu ditekan hingga 4,1 persen atau jauh di bawah target pemerintah pusat pada tahun 2024 yakni 14 persen.
"Kami (BPKP) melakukan pengawasan tidak hanya dari sisi keuangan melalui Dana Desa, namun juga dari sisi pembangunan, salah satunya terkait stunting," kata Teguh.
Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo menyebutkan telah menerima penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat sekitar Rp89 miliar dan sudah terealisasi sekitar 50 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Prevalensi stunting di Kabupaten Situbondo terendah ketiga nasional berdasarkan dari hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 dan Pemkab Situbondo telah mendapatkan penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
"Penanganan stunting maupun kemiskinan ini adalah problem bersama, tidak mungkin hanya ditangani oleh pemerintah pusat, tapi juga daerah hingga pemerintahan desa," kata Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan Jawa Timur Teguh Harjanto, di Pendopo Kabupaten Situbondo, Selasa.
Saat menghadiri kegiatan lokakarya "Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2024, Teguh menjelaskan, penanganan stunting dan kemiskinan menjadi salah satu fokus bersama mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintahan desa.
Menurut Teguh, pemerintahan desa berkontribusi pada penurunan stunting dan termasuk kemiskinan melalui Dana Desa (DD) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat.
Pada tahun 2022 angka stunting di Situbondo berada di angka 30,9 persen dan berdasarkan SKI 2023, prevalensi stunting mampu ditekan hingga 4,1 persen atau jauh di bawah target pemerintah pusat pada tahun 2024 yakni 14 persen.
"Kami (BPKP) melakukan pengawasan tidak hanya dari sisi keuangan melalui Dana Desa, namun juga dari sisi pembangunan, salah satunya terkait stunting," kata Teguh.
Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo menyebutkan telah menerima penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat sekitar Rp89 miliar dan sudah terealisasi sekitar 50 persen.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024