Surabaya - Ketua DPRD Kota Surabaya Wishnu Wardhana memperkirakan pengesahan RAPBD Surabaya 2012 yang sempat molor bisa dilaksanakan pada akhir Januari mendatang.
"Keinginan kita sudah disambut bagus, kita segera melakukan pembahasan," kata Wishnu saat ditemui di DPRD Surabaya, Jumat.
Diketahui DPRD Surabaya sempat mengembalikan draf RAPBD itu pada 30 Desember 2011 lalu karena dinilai tidak pro rakyat berupa anggaran kebutuhan tidak langsung berupa gaji pegawai masih besar dibandingkan dengan kebutuhan langsung yang berhubungan dengan rakyat.
Semula komposisi RAPBD adalah 60 persen untuk pembangunan dan 40 persen untuk belanja pegawai. Dalam dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD yang dihadiri pihak pemkot, akhirnya pemkot bersedia merevisi menjadi 66 persen untuk kepentingan pembangunan dan 34 persen untuk belanja pegawai.
Wishnu menegaskan tidak akan menghambat pembahasan RAPBD 2012. Bahkan sebaliknya ia menyatakan pembahasan akan dipercepat dengan alasan pemkot juga telah memberikan sinyal bahwa keinginan dewan telah dituruti.
Estimasinya, lanjut dia, RAPBD 2012 ini akan digedok pada 20 Januari mendatang. Dalam perhitungan waktu yang ia sampaikan, pada 9 Januari nanti, DPRD akan melakukan rapat Banmus, Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Surabaya.
Rapat ini dikatakannya sebagai pintu masuk pembahasan RAPBD. Selanjutnya, dari hasil rapat ini akan dilanjutkan dengan pembahasan RAPBD di komisi-komisi. Estimasinya hanya butuh lima hari untuk pembahasan di salah satu alat kelengkapan dewan ini.
Setelah itu, lanjut dia, DPRD akan mengundang TAPD pemkot kembali untuk melaksanakan perangkaan APBD. "Perangkaan kita hanya butuh dua hari. Maka 20 Januari RAPBD 2012 sudah bisa digedok," tegas WW.
Apakah tidak ada batu sandungan lagi? Menurut politisi Partai Demokrat ini, kemungkinan yang akan dipertanyakan adalah sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) APBD tahun 2011.
Menurut pemkot, silpa adalah Rp474 miliar, sedangkan versi DPRD silpa itu sedikitnya Rp1,5 triliun. "Hitungan kami di atas Rp1,5 triliun," ucap dia.
Hal ini perlu pembahasan detil sebab dewan meminta silpa dimasukkan dalam program atau kegiatan di tahun 2012. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012