Migrant Care Jember mendorong ekonomi inklusif untuk penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) purna pekerja migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
"Ekonomi inklusif menjadi salah satu alternatif untuk mendorong pemerataan akses sumber daya ekonomi pada seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok marjinal salah satunya pekerja migran," kata Koordinator Migrant Care Jember Bambang Teguh Karyadi dalam keterangan tertulis di Jember, Rabu.
Menurutnya wacana ekonomi inklusif memuat upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan pekerjaan yang layak dan ramah disabilitas, serta mendorong kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi.
"Permasalahan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mendorong pekerja migran untuk bermigrasi ke luar negeri dan mereka setelah kembali ke negara asal, maka urusan ekonomi tidak serta-merta selesai," tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa selama ini banyak kasus pekerja migran tidak diberi upah maupun upah ditahan oleh majikan, kemudian manajemen remitansi oleh keluarga yang kurang baik, dan tidak bisa mengolah skill untuk membuka peluang berwirausaha setelah pulang dari luar negeri.
Baca juga: "Migrant Care Jember" paparkan hasil survei potensi ekonomi purna PMI
"Bahkan tidak sedikit pekerja migran yang pulang dalam kondisi disabilitas, sehingga membuat posisinya semakin rentan dari segi ekonomi akses pada lapangan pekerjaan sangat minim," katanya.
Ia mengatakan Migrant Care juga sudah mengundang berbagai pihak multi pemangku kepentingan untuk berdiskusi mencari solusi terbaik bagi purna pekerja migran menuju ekonomi inklusif di Kabupaten Jember.
"Dari hasil diskusi memang tantangan yang dihadapi para purna pekerja migran di antaranya permodalan dan akses pemasaran untuk usaha yang dirintis mereka, sehingga negara harus hadir untuk memberikan jaminan pemberdayaan masyarakat kaum marginal, salah satunya pekerja migran," ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember Sartini berharap bisa menggandeng sejumlah pihak untuk melakukan pemberdayaan purna pekerja migran Indonesia, sehingga pahlawan devisa itu tidak kembali lagi bermigrasi ke luar negeri.
"Untuk persoalan permodalan, kami akan mencoba menggandeng bank himpunan milik negara (Himbara) agar para purna pekerja migran bisa mengakses ke sana dan mendapatkan pelatihan literasi keuangan dari Bank Indonesia," katanya.
Ia mengatakan Dinas Koperasi akan mencoba mengusulkan dana hasil cukai Jember yang cukup besar tersebut bisa digunakan salah satunya program pemberdayaan purna pekerja migran Indonesia, sehingga bisa memiliki skill untuk mengembangkan jenis usaha yang dilakukan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Ekonomi inklusif menjadi salah satu alternatif untuk mendorong pemerataan akses sumber daya ekonomi pada seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok marjinal salah satunya pekerja migran," kata Koordinator Migrant Care Jember Bambang Teguh Karyadi dalam keterangan tertulis di Jember, Rabu.
Menurutnya wacana ekonomi inklusif memuat upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan pekerjaan yang layak dan ramah disabilitas, serta mendorong kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi.
"Permasalahan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mendorong pekerja migran untuk bermigrasi ke luar negeri dan mereka setelah kembali ke negara asal, maka urusan ekonomi tidak serta-merta selesai," tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa selama ini banyak kasus pekerja migran tidak diberi upah maupun upah ditahan oleh majikan, kemudian manajemen remitansi oleh keluarga yang kurang baik, dan tidak bisa mengolah skill untuk membuka peluang berwirausaha setelah pulang dari luar negeri.
Baca juga: "Migrant Care Jember" paparkan hasil survei potensi ekonomi purna PMI
"Bahkan tidak sedikit pekerja migran yang pulang dalam kondisi disabilitas, sehingga membuat posisinya semakin rentan dari segi ekonomi akses pada lapangan pekerjaan sangat minim," katanya.
Ia mengatakan Migrant Care juga sudah mengundang berbagai pihak multi pemangku kepentingan untuk berdiskusi mencari solusi terbaik bagi purna pekerja migran menuju ekonomi inklusif di Kabupaten Jember.
"Dari hasil diskusi memang tantangan yang dihadapi para purna pekerja migran di antaranya permodalan dan akses pemasaran untuk usaha yang dirintis mereka, sehingga negara harus hadir untuk memberikan jaminan pemberdayaan masyarakat kaum marginal, salah satunya pekerja migran," ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember Sartini berharap bisa menggandeng sejumlah pihak untuk melakukan pemberdayaan purna pekerja migran Indonesia, sehingga pahlawan devisa itu tidak kembali lagi bermigrasi ke luar negeri.
"Untuk persoalan permodalan, kami akan mencoba menggandeng bank himpunan milik negara (Himbara) agar para purna pekerja migran bisa mengakses ke sana dan mendapatkan pelatihan literasi keuangan dari Bank Indonesia," katanya.
Ia mengatakan Dinas Koperasi akan mencoba mengusulkan dana hasil cukai Jember yang cukup besar tersebut bisa digunakan salah satunya program pemberdayaan purna pekerja migran Indonesia, sehingga bisa memiliki skill untuk mengembangkan jenis usaha yang dilakukan.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024