![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://jatim.antaranews.com/berita/790518/migrant-care-jember-paparkan-hasil-survei-potensi-ekonomi-purna-pmi&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2024/05/28/WhatsApp-Image-2024-05-28-at-22.10.53.jpeg&description="Migrant Care Jember" paparkan hasil survei potensi ekonomi purna PMI){kind=link}
Migrant Care Jember memaparkan hasil survei potensi ekonomi purna pekerja migran Indonesia (PMI) tahun 2022 dan 2023 melalui "Focus Group Discussion" (FGD) yang digelar di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) Jember, Selasa.
"Banyak pekerja migran Indonesia yang harus kembali ke kampung halamannya saat pandemi COVID-19, sehingga kami memotret potensi ekonomi yang dilakukan purna PMI setelah mereka pulang," kata Koordinator Migrant Care Jember Bambang Teguh Karyanto di Jember, Selasa.
Survei itu dilakukan di empat Desa Peduli Migran (Desbumi) di Kabupaten Jember yakni Desa Sabrang dan Desa Ambulu di Kecamatan Ambulu, Desa Wonoasri di Kecamatan Tempurejo, dan Desa Dukuh Dempok di Kecamatan Wuluhan karena empat desa itu merupakan salah satu kantong PMI di kabupaten setempat.
"Dari hasil survei itu, kami menemukan sebagian besar hampir 90 persen dari responden para purna pekerja migran Indonesia itu menggunakan modal tabungannya sendiri hasil dari bekerja di luar negeri untuk membangun usaha, namun ada juga yang meminjam perbankan," tuturnya.
Ia mengatakan beragam jenis usaha yang dijalankan purna pekerja migran, namun lebih banyak pada usaha skala rumah tangga menengah ke bawah seperti toko kelontong, usaha makanan olahan basah, warung kopi, makanan dan minuman instan, serta lainnya.
"Tidak ada skala jenis usaha seperti industri rumah tangga, namun mereka tetap berusaha untuk membangun kemandirian ekonomi terutama para pekerja migran perempuan," katanya.
Bambang menjelaskan temuan hasil survei yang lain bahwa para purna pekerja migran masih belum menganggap penting soal administrasi dalam bidang usaha seperti pembuatan pangan industri rumah tangga (PIRT), sertifikasi halal, branding produk, dan kemasan yang menarik.
"Untuk itu perlu intervensi pemerintah untuk mendorong penguatan ekonomi inklusif dengan memberikan kebijakan pemberdayaan, pendampingan dan perlindungan terhadap para purna pekerja migran dan kelompok rentan," ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember Sartini mengatakan pihaknya akan menggandeng sejumlah pihak seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan pelatihan kepada para purna pekerja migran yang mulai merintis usaha.
"Kami berharap mereka tidak kembali bekerja sebagai pekerja migran sehingga pemerintah daerah akan berusaha memberikan pelatihan yang dapat mengembangkan potensi purna pekerja migran menjadi pelaku UMKM," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Banyak pekerja migran Indonesia yang harus kembali ke kampung halamannya saat pandemi COVID-19, sehingga kami memotret potensi ekonomi yang dilakukan purna PMI setelah mereka pulang," kata Koordinator Migrant Care Jember Bambang Teguh Karyanto di Jember, Selasa.
Survei itu dilakukan di empat Desa Peduli Migran (Desbumi) di Kabupaten Jember yakni Desa Sabrang dan Desa Ambulu di Kecamatan Ambulu, Desa Wonoasri di Kecamatan Tempurejo, dan Desa Dukuh Dempok di Kecamatan Wuluhan karena empat desa itu merupakan salah satu kantong PMI di kabupaten setempat.
"Dari hasil survei itu, kami menemukan sebagian besar hampir 90 persen dari responden para purna pekerja migran Indonesia itu menggunakan modal tabungannya sendiri hasil dari bekerja di luar negeri untuk membangun usaha, namun ada juga yang meminjam perbankan," tuturnya.
Ia mengatakan beragam jenis usaha yang dijalankan purna pekerja migran, namun lebih banyak pada usaha skala rumah tangga menengah ke bawah seperti toko kelontong, usaha makanan olahan basah, warung kopi, makanan dan minuman instan, serta lainnya.
"Tidak ada skala jenis usaha seperti industri rumah tangga, namun mereka tetap berusaha untuk membangun kemandirian ekonomi terutama para pekerja migran perempuan," katanya.
Bambang menjelaskan temuan hasil survei yang lain bahwa para purna pekerja migran masih belum menganggap penting soal administrasi dalam bidang usaha seperti pembuatan pangan industri rumah tangga (PIRT), sertifikasi halal, branding produk, dan kemasan yang menarik.
"Untuk itu perlu intervensi pemerintah untuk mendorong penguatan ekonomi inklusif dengan memberikan kebijakan pemberdayaan, pendampingan dan perlindungan terhadap para purna pekerja migran dan kelompok rentan," ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember Sartini mengatakan pihaknya akan menggandeng sejumlah pihak seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan pelatihan kepada para purna pekerja migran yang mulai merintis usaha.
"Kami berharap mereka tidak kembali bekerja sebagai pekerja migran sehingga pemerintah daerah akan berusaha memberikan pelatihan yang dapat mengembangkan potensi purna pekerja migran menjadi pelaku UMKM," katanya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024