Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) berbagi pengalaman penanganan bencana dengan melakukan studi banding di negeri Sakura, Jepang.
Di antaranya Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono memaparkan sistem penanganan bencana berbasis partisipasi masyarakat di Universitas Wako, Tokyo, Jepang.
"Dalam penanganan bencana, Pemprov Jatim mengedepankan pelibatan pentahelix, mulai dari pemerintah, media massa, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Kamis malam.
Menurutnya, masyarakat adalah yang paling dekat dengan lokasi bencana dan yang paling mampu memberikan penanganan tercepat.
Baca juga: BPBD Jatim libatkan banyak pihak bentuk Klaster Logistik
"Itulah mengapa di Jatim kami mengedepankan penanganan bencana berbasis masyarakat," ujarnya.
Terdapat tiga satuan penanganan bencana di Jatim yang dimotori oleh masyarakat, yaitu Sekretariat Bersama Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB), Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana).
Pj Gubernur Adhy menjelaskan peran SRPB memfasilitasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dengan sasaran sekolah dan pondok pesantren.
Kemudian FPRB memfasilitasi pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana).
Sedangkan Tagana fokus pada kegiatan tanggap darurat, utamanya dalam kegiatan asesmen dan penyediaan dapur umum untuk masyarakat terdampak bencana.
"Masyarakat, dalam sistem penanganan bencana ini, terlibat mulai dari mitigasi, pencegahan, hingga penanganan pasca bencana," ujarnya.
Baca juga: BPBD Jatim bentuk 70 Destana baru selama 2024
Pj Gubernur Adhy menandaskan, sebelum melibatkan masyarakat, Pemprov Jatim terlebih dahulu menyiapkan langkah-langkah preventif sebelum bencana, seperti mitigasi cegah bencana, survei lokasi berpotensi bencana, serta pengenalan profesi petugas penanganan bencana.
Untuk kegiatan pra bencana, di antaranya penguatan kapasitas masyarakat, melalui pembentukan Destana, Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dengan sasaran sekolah dan Pondok Pesantren, serta sosialisasi kelompok usia dini melalui Tenda Pendidikan Bencana (Tenpina) dan Mobil Edukasi Penanggulangan Bencana (Mosipena).
"Kita juga punya fase tanggap darurat dengan membentuk Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari wilayah terdampak, evakuasi penyelamatan korban oleh penolong dan penyelamat atau SAR dan personil terlatih, penyiapan pengungsian dan perlengkapannya, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga layanan psikososial atau trauma healing," katanya.
Fase setelahnya, Pemprov Jatim fokus kepada rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar aktivitas keseharian masyarakat segera pulih.
"Intinya penanggulangan bencana adalah urusan kita bersama. Setiap individu harus mengerti dan menanamkan kalau kita jaga alam maka alam akan jaga kita," Pj Gubernur Adhy.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Di antaranya Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono memaparkan sistem penanganan bencana berbasis partisipasi masyarakat di Universitas Wako, Tokyo, Jepang.
"Dalam penanganan bencana, Pemprov Jatim mengedepankan pelibatan pentahelix, mulai dari pemerintah, media massa, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Kamis malam.
Menurutnya, masyarakat adalah yang paling dekat dengan lokasi bencana dan yang paling mampu memberikan penanganan tercepat.
Baca juga: BPBD Jatim libatkan banyak pihak bentuk Klaster Logistik
"Itulah mengapa di Jatim kami mengedepankan penanganan bencana berbasis masyarakat," ujarnya.
Terdapat tiga satuan penanganan bencana di Jatim yang dimotori oleh masyarakat, yaitu Sekretariat Bersama Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB), Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana).
Pj Gubernur Adhy menjelaskan peran SRPB memfasilitasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dengan sasaran sekolah dan pondok pesantren.
Kemudian FPRB memfasilitasi pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana).
Sedangkan Tagana fokus pada kegiatan tanggap darurat, utamanya dalam kegiatan asesmen dan penyediaan dapur umum untuk masyarakat terdampak bencana.
"Masyarakat, dalam sistem penanganan bencana ini, terlibat mulai dari mitigasi, pencegahan, hingga penanganan pasca bencana," ujarnya.
Baca juga: BPBD Jatim bentuk 70 Destana baru selama 2024
Pj Gubernur Adhy menandaskan, sebelum melibatkan masyarakat, Pemprov Jatim terlebih dahulu menyiapkan langkah-langkah preventif sebelum bencana, seperti mitigasi cegah bencana, survei lokasi berpotensi bencana, serta pengenalan profesi petugas penanganan bencana.
Untuk kegiatan pra bencana, di antaranya penguatan kapasitas masyarakat, melalui pembentukan Destana, Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dengan sasaran sekolah dan Pondok Pesantren, serta sosialisasi kelompok usia dini melalui Tenda Pendidikan Bencana (Tenpina) dan Mobil Edukasi Penanggulangan Bencana (Mosipena).
"Kita juga punya fase tanggap darurat dengan membentuk Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari wilayah terdampak, evakuasi penyelamatan korban oleh penolong dan penyelamat atau SAR dan personil terlatih, penyiapan pengungsian dan perlengkapannya, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga layanan psikososial atau trauma healing," katanya.
Fase setelahnya, Pemprov Jatim fokus kepada rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar aktivitas keseharian masyarakat segera pulih.
"Intinya penanggulangan bencana adalah urusan kita bersama. Setiap individu harus mengerti dan menanamkan kalau kita jaga alam maka alam akan jaga kita," Pj Gubernur Adhy.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024