Tulungagung - Pemkab Tulungagung mendeklarasikan gerakan pengentasan pekerja seks komersil (PSK) yang ada di dua lokalisasi di daerah tersebut, melalui serangkaian program pemberdayaan perempuan. Menurut Bupati Tulungagung, Heru Tjahjono, Kamis, deklarasi yang dibacakan 30 unsur organisasi kemasyarakatan yang ada di Tulungagung tersebut merupakan bagian dari program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya mengentaskan para pekerja seks komersil atau WTS ini agar menjadi lebih bermartabat. Namun, Heru menolak menyebut deklarasi itu sebagai program penutupan lokalisasi. "Saya tegaskan, ini bukan program untuk menutup lokalisasi, karena kami tidak pernah membukanya. Tapi program untuk memberdayakan para PSK agar mampu hidup lebih bermartabat,” katanya. Heru menambahkan, program ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2004 silam, dengan melakukan pelatihan berbagai ketrampilan kepada PSK. Hasilnya, dari 650 PSK yang ada di Tulungagung, kini tinggal 350 orang dengan 36 di antaranya asli Tulungagung. Pemkab Tulungagung nantinya hanya berkewajiban melakukan pendampingan kepada 36 PSK ini, selebihnya akan mejadi tanggung jawab Pemprov Jatim. "Berkat pelatihan ketrampilan yang sudah dilakukan sejak tahun 2004, jumlah PSK terus menurun dan tinggal menyisakan 350 orang dan 36 di antaranya asli Tulungagung," terangnya. Untuk mengentaskan para PSK ini, Pemkab akan mengintensifkan pelatihan yang sudah dilakukan dan telah menganggarkan Rp7 miliar. Sementara, sejak tahun 2004 silam, pemerintah daerah melalui dinas terkait telah menghabiskan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk memberdayakan para PSK atau WTS itugar memiliki alternatif pekerjaan lain. Heru menjelaskan, program tersebut juga ditujukan untuk alih lahan bekas lokalisasi menjadi lahan yang lebih produktif. Selain itu, ia berharap upaya rekayasa lahan eks-lokalisasi itus elanjutnya bisa dijadikan sandaran pekerjaan bagi orang-orang yang selama ini bekerja di lokalisasi, seperti petugas keamanan dan petugas parkir. "Para pengurus lokalisasi sudah sepakat dan mengajukan program untuk alih lahan bekas lokalisasi menjadi lahan yang lebih produktif. Ada yang ingin mendirikan pasar 24 jam, kolam pemancingan, namun ada juga program yang tidak sejalan dengan program Pemkab dan masih kami pertimbangkan," katanya. Dengan berjalannya program ini diharapkan pada bulan ramadhan 2012 para PSK bisa berhenti dan alih profesi dan bekerja sesuai ketrampilan yang dipunyai. Pemkab Tulungagung akan memberikan modal Rp5 juta per PSK, dan memberikan pendampingan sampai mereka benar-benar mandiri. (*)

Pewarta:

Editor : Masuki M. Astro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2011