Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono menegaskan percepatan sertifikasi tanah di wilayah yang dipimpinnya.
"Tata ruang dan sertifikasi tanah menjadi pintu masuk bagi masyarakat agar bisa bergerak secara ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat dimulai dari legalitas tanah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN," katanya, saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono di Surabaya, Jumat.
Adhy memaparkan capaian pelaksanaan redistribusi tanah di Jatim tahun 2023 dari target 6.000 bidang telah mencapai 5.994 bidang atau 99,90 persen.
Sementara pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023 dari target 1.209.780 bidang telah terealisasi sebanyak 1.210.335 bidang atau mencapai 100,1 persen.
"Target maupun capaian realisasi sertifikat PTSL Jatim tertinggi di Indonesia," ujarnya.
Adhy menandaskan, pada tahun 2024, Provinsi Jatim menargetkan pelaksanaan redistribusi tanah sebanyak 14.129 bidang.
Sementara realisasi pelaksanaan redistribusi tanah sampai dengan April 2024 sebanyak 10.323 bidang atau telah mencapai 73,06 persen.
Khusus target pelaksanaan PTSL tahun 2024 sebanyak 973.337 bidang dan realisasi sampai April 2024 sebanyak 9.925 bidang atau 1,02 persen.
Selain itu, Pj Gubernur Jatim menjelaskan, realisasi sertifikat tanah wakaf pada tahun 2023 sebanyak 11.159 bidang, sedangkan realisasi sertifikat tempat ibadah lainnya di tahun 2023 sebanyak 71 bidang.
Meskipun redistribusi tanah, PTSL dan wakaf tempat ibadah menunjukkan capaian yang baik, Adhy menegaskan percepatan sertifikasi tanah di Jatim harus terus dilakukan.
Dalam rangka percepatan capaian target PTSL, Pemprov Jatim mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 593/33896/011.1/2021 tentang permohonan dukungan percepatan PTSL dan mewujudkan peta Jatim lengkap kepada seluruh bupati dan wali kota se- Jatim.
Selain itu Pemprov juga membentuk tim gugus tugas reformasi agraria melalui Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/154/KPTS/013/2024.
"Pertanahan dan tata ruang memegang peran penting dalam pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucap Adhy.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Tata ruang dan sertifikasi tanah menjadi pintu masuk bagi masyarakat agar bisa bergerak secara ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat dimulai dari legalitas tanah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN," katanya, saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono di Surabaya, Jumat.
Adhy memaparkan capaian pelaksanaan redistribusi tanah di Jatim tahun 2023 dari target 6.000 bidang telah mencapai 5.994 bidang atau 99,90 persen.
Sementara pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023 dari target 1.209.780 bidang telah terealisasi sebanyak 1.210.335 bidang atau mencapai 100,1 persen.
"Target maupun capaian realisasi sertifikat PTSL Jatim tertinggi di Indonesia," ujarnya.
Adhy menandaskan, pada tahun 2024, Provinsi Jatim menargetkan pelaksanaan redistribusi tanah sebanyak 14.129 bidang.
Sementara realisasi pelaksanaan redistribusi tanah sampai dengan April 2024 sebanyak 10.323 bidang atau telah mencapai 73,06 persen.
Khusus target pelaksanaan PTSL tahun 2024 sebanyak 973.337 bidang dan realisasi sampai April 2024 sebanyak 9.925 bidang atau 1,02 persen.
Selain itu, Pj Gubernur Jatim menjelaskan, realisasi sertifikat tanah wakaf pada tahun 2023 sebanyak 11.159 bidang, sedangkan realisasi sertifikat tempat ibadah lainnya di tahun 2023 sebanyak 71 bidang.
Meskipun redistribusi tanah, PTSL dan wakaf tempat ibadah menunjukkan capaian yang baik, Adhy menegaskan percepatan sertifikasi tanah di Jatim harus terus dilakukan.
Dalam rangka percepatan capaian target PTSL, Pemprov Jatim mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 593/33896/011.1/2021 tentang permohonan dukungan percepatan PTSL dan mewujudkan peta Jatim lengkap kepada seluruh bupati dan wali kota se- Jatim.
Selain itu Pemprov juga membentuk tim gugus tugas reformasi agraria melalui Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/154/KPTS/013/2024.
"Pertanahan dan tata ruang memegang peran penting dalam pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucap Adhy.
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024