Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Timur menargetkan seluruh satuan kerja (satker) keimigrasian di jajarannya dengan terus melakukan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim Heni Yuwono saat memberikan sambutan dalam acara Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Satuan Kerja Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Jumat.
"Hampir seluruh satker keimigrasian telah meraih predikat WBK maupun WBBM, hanya Kanim Jember yang belum, tahun ini harus terealisasi," ujar Heni.
Meskipun begitu, kata dia, dari sepuluh satker keimigrasian, baru dua satker yang meraih WBBM.
Ini menjadi penanda agar delapan satker lain harus terus berinovasi sehingga bisa dilirik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatue Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
"Pengalaman tahun lalu bisa menjadi pelajaran berharga, kami yakin bisa lebih optimal lagi dalam melakukan pembinaan tahun ini," kata Heni.
Dia menekankan pentingnya mencegah berita negatif menjadi vira, dan setiap pemberitaan segera di-counter dengan glorifikasi capaian kinerja positif.
"Tugas kami adalah menjaga citra institusi agar tetap baik di mata masyarakat, salah satunya dengan berkinerja baik dan penuh integritas," katanya.
Sementara itu, pada kegiatan tersebut menghadirkan Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI Asep Kurnia sebagai narasumber utama.
Kemudian, Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Eko Budianto juga memberikan arahan strategis terkait isu-isu terkini keimigrasian.
Eko menekankan bahwa pembangunan zona integrasi bukanlah hanya kepentingan kepala kantor, melainkan sebagai kepentingan bersama.
"Jadi perlu tim yang solid dan kemauan serta semangat yang sama untuk mensukseskan program tersebut," ujarnya.
Sementara itu, Asep memberikan arahan yang memotivasi agar kelompok kerja fokus pada kinerja dan tugas utama.
"Hal-hal yang sifatnya gimmick sebaiknya dikurangi, fokuslah pada substansi tugas utama," katanya.
Selain itu, kata dia, hal-hal yang sifatnya teknis juga harus diperhatikan, mulai dari hal-hal kecil seperti memastikan nama file data pendukung disesuaikan dengan nama kegiatan.
"Hal-hal kecil jangan sampai terlewat karena yang sekecil apapun dapat berpengaruh terhadap penilaian TPN," ucapnya.
Sesi diskusi dan tanya jawab melibatkan seluruh peserta untuk berbagi pemikiran dan pengalaman. Acara ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Klas I TPI Tanjung Perak di Icon Mall Gresik.
Dia mengatakan penguatan pembangunan zona integrasi diharapkan menjadi tonggak awal menuju pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan satker keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim Heni Yuwono saat memberikan sambutan dalam acara Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Satuan Kerja Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Jumat.
"Hampir seluruh satker keimigrasian telah meraih predikat WBK maupun WBBM, hanya Kanim Jember yang belum, tahun ini harus terealisasi," ujar Heni.
Meskipun begitu, kata dia, dari sepuluh satker keimigrasian, baru dua satker yang meraih WBBM.
Ini menjadi penanda agar delapan satker lain harus terus berinovasi sehingga bisa dilirik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatue Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
"Pengalaman tahun lalu bisa menjadi pelajaran berharga, kami yakin bisa lebih optimal lagi dalam melakukan pembinaan tahun ini," kata Heni.
Dia menekankan pentingnya mencegah berita negatif menjadi vira, dan setiap pemberitaan segera di-counter dengan glorifikasi capaian kinerja positif.
"Tugas kami adalah menjaga citra institusi agar tetap baik di mata masyarakat, salah satunya dengan berkinerja baik dan penuh integritas," katanya.
Sementara itu, pada kegiatan tersebut menghadirkan Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI Asep Kurnia sebagai narasumber utama.
Kemudian, Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Eko Budianto juga memberikan arahan strategis terkait isu-isu terkini keimigrasian.
Eko menekankan bahwa pembangunan zona integrasi bukanlah hanya kepentingan kepala kantor, melainkan sebagai kepentingan bersama.
"Jadi perlu tim yang solid dan kemauan serta semangat yang sama untuk mensukseskan program tersebut," ujarnya.
Sementara itu, Asep memberikan arahan yang memotivasi agar kelompok kerja fokus pada kinerja dan tugas utama.
"Hal-hal yang sifatnya gimmick sebaiknya dikurangi, fokuslah pada substansi tugas utama," katanya.
Selain itu, kata dia, hal-hal yang sifatnya teknis juga harus diperhatikan, mulai dari hal-hal kecil seperti memastikan nama file data pendukung disesuaikan dengan nama kegiatan.
"Hal-hal kecil jangan sampai terlewat karena yang sekecil apapun dapat berpengaruh terhadap penilaian TPN," ucapnya.
Sesi diskusi dan tanya jawab melibatkan seluruh peserta untuk berbagi pemikiran dan pengalaman. Acara ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Klas I TPI Tanjung Perak di Icon Mall Gresik.
Dia mengatakan penguatan pembangunan zona integrasi diharapkan menjadi tonggak awal menuju pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan satker keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024