Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, melakukan penambahan 2.623 data sektoral Satu Data Indonesia (SDI) Kota Kediri yang ada di perangkat daerah pada tahun 2024 untuk pengukuran target kinerja di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Bappeda Kota Kediri Chevy Ning Suyudi mengatakan kajian data dilakukan pada 2023. Setelah adanya data prioritas, akan ada penambahan data sektoral pada masing-masing OPD hingga level kelurahan.
"Di tahun ini, beberapa kajian-kajian dan penelitian yang dilakukan juga sudah menggunakan data-data yang dihimpun melalui portal satu data," katanya di Kediri, Senin.
Ia menjelaskan, di tahun 2022, pemkot telah melakukan penguatan sistem, penyusunan tata kelola, penyusunan katalog data dan penyediaan dashboard eksekutif data prioritas. Selanjutnya di tahun 2023 juga telah dilakukan perluasan ekosistem dan integrasi data data antara SDI Pusat, Sata Jatim dan SIPD e-walidata.
Selain itu, juga menambahkan implementasi kode referensi dan data induk, serta inter-probabilitas data prioritas yaitu data strategis yang digunakan untuk pendukung kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana pembangunan daerah (RPD) dan juga rencana strategis (Renstra).
Kemudian di tahun 2024, Pemkot Kediri akan melakukan pendayagunaan ekosistem, daftar data dan data prioritas untuk seluruh data agar dapat diakses melalui portal SDI Kota Kediri, pemanfaatan satu data untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Lalu pemanfaatan data yang terkonsolidasi untuk peningkatan kualitas layanan pemerintah dalam SPBE.
"Beberapa hal yang sudah dimanfaatkan dari satu data ini sampai dengan tahun 2023, sangat berfungsi untuk perencanaan Kota Kediri. Terlebih di tahun 2024 Pemkot Kediri akan memiliki tugas yang sangat berat menghadapi Pemilu Presiden dan pilkada secara serentak, yang membutuhkan dokumen-dokumen perencanaan yang juga harus diakhiri tahun ini. Data-data pada portal SDI Kota Kediri ini sangat mendukung perencanaan-perencanaan tersebut," papar dia.
SDI Kota Kediri, tambah dia, tak hanya mendukung kajian dan penelitian yang dilakukan Pemkot Kediri saja, tapi juga menjadi data pendukung untuk menentukan kondisi sosial, ekonomi, SDM serta program dan kebijakan yang harus dibuat pemerintah. Termasuk salah satu dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM.
Kepala Diskominfo Kota Kediri Apip Permana menambahkan seluruh OPD nantinya dapat menghimpun data-data awal yang berkualitas, valid dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Kalau datanya saja salah, otomatis eksekusi untuk membuat program kegiatan juga akan salah. Saya percaya dengan kerjasama kita semua, SDI Kota Kediri akan bisa menghasilkan data yang berkualitas," ucap Apip.
Apip juga berharap dengan terwujudnya rencana aksi, program-program yang ter-anggarkan dari APBN dan APBD tidak sia-sia dan tepat sasaran.
Kepala BPS Kota Kediri Parjan mengatakan IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) dan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah.
"IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu negara/wilayah dan IPM Kota Kediri ditahun 2023 memiliki nilai tertinggi se-eks Karisidenan Kediri, yaitu 80,97. Nilai ini menunjukkan ukuran kinerja Pemkot Kediri sangat baik," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Kepala Bappeda Kota Kediri Chevy Ning Suyudi mengatakan kajian data dilakukan pada 2023. Setelah adanya data prioritas, akan ada penambahan data sektoral pada masing-masing OPD hingga level kelurahan.
"Di tahun ini, beberapa kajian-kajian dan penelitian yang dilakukan juga sudah menggunakan data-data yang dihimpun melalui portal satu data," katanya di Kediri, Senin.
Ia menjelaskan, di tahun 2022, pemkot telah melakukan penguatan sistem, penyusunan tata kelola, penyusunan katalog data dan penyediaan dashboard eksekutif data prioritas. Selanjutnya di tahun 2023 juga telah dilakukan perluasan ekosistem dan integrasi data data antara SDI Pusat, Sata Jatim dan SIPD e-walidata.
Selain itu, juga menambahkan implementasi kode referensi dan data induk, serta inter-probabilitas data prioritas yaitu data strategis yang digunakan untuk pendukung kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana pembangunan daerah (RPD) dan juga rencana strategis (Renstra).
Kemudian di tahun 2024, Pemkot Kediri akan melakukan pendayagunaan ekosistem, daftar data dan data prioritas untuk seluruh data agar dapat diakses melalui portal SDI Kota Kediri, pemanfaatan satu data untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Lalu pemanfaatan data yang terkonsolidasi untuk peningkatan kualitas layanan pemerintah dalam SPBE.
"Beberapa hal yang sudah dimanfaatkan dari satu data ini sampai dengan tahun 2023, sangat berfungsi untuk perencanaan Kota Kediri. Terlebih di tahun 2024 Pemkot Kediri akan memiliki tugas yang sangat berat menghadapi Pemilu Presiden dan pilkada secara serentak, yang membutuhkan dokumen-dokumen perencanaan yang juga harus diakhiri tahun ini. Data-data pada portal SDI Kota Kediri ini sangat mendukung perencanaan-perencanaan tersebut," papar dia.
SDI Kota Kediri, tambah dia, tak hanya mendukung kajian dan penelitian yang dilakukan Pemkot Kediri saja, tapi juga menjadi data pendukung untuk menentukan kondisi sosial, ekonomi, SDM serta program dan kebijakan yang harus dibuat pemerintah. Termasuk salah satu dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM.
Kepala Diskominfo Kota Kediri Apip Permana menambahkan seluruh OPD nantinya dapat menghimpun data-data awal yang berkualitas, valid dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Kalau datanya saja salah, otomatis eksekusi untuk membuat program kegiatan juga akan salah. Saya percaya dengan kerjasama kita semua, SDI Kota Kediri akan bisa menghasilkan data yang berkualitas," ucap Apip.
Apip juga berharap dengan terwujudnya rencana aksi, program-program yang ter-anggarkan dari APBN dan APBD tidak sia-sia dan tepat sasaran.
Kepala BPS Kota Kediri Parjan mengatakan IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) dan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah.
"IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu negara/wilayah dan IPM Kota Kediri ditahun 2023 memiliki nilai tertinggi se-eks Karisidenan Kediri, yaitu 80,97. Nilai ini menunjukkan ukuran kinerja Pemkot Kediri sangat baik," ujarnya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023