Penjabat (Pj) Wali Kota Batu Aries Agung Paewai mengatakan bahwa persoalan batas wilayah administrasi desa dan kelurahan khususnya yang ada di wilayah tersebut menentukan arah kebijakan daerah.
Dalam Sosialisasi Batas Administrasi Desa Kelurahan dan Pengelolaan Kawasan Hutan di Kota Batu, Jawa Timur, Kamis, Aries mengatakan persoalan batas desa dan kelurahan berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan daerah.
"Persoalan batas wilayah administrasi desa dan kelurahan sangat penting bagi kita, bukan hanya formalitas semata. Karena pemahaman batas desa dan kelurahan akan menentukan langkah kebijakan pemerintah dalam pembangunan," kata Aries.
Dia menjelaskan dalam sosialisasi tersebut diharapkan bukan hanya membahas persoalan formalitas semata terkait batas desa dan kelurahan. Hal tersebut mengingat persoalan batas desa dan kelurahan bisa berdampak pada kondusivitas wilayah.
"Sosialisasi ini bukan hanya persoalan formalitas, kita jika salah mengambil langkah maka akan berdampak pada kondusivitas wilayah, karena kita tidak memahami batas wilayah yang menjadi kewenangan masing masing," katanya.
Terlebih, dengan wilayah Kota Batu yang memiliki 60 persen wilayah berupa hutan, maka perencanaan pembangunan wilayah harus memperhatikan konsep pelestarian lingkungan dan kawasan hutan, sehingga dampak ke depan tidak merugikan masyarakat.
Ia mengingatkan, jika pengelolaan kawasan tidak sesuai dengan peruntukannya, maka akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan khususnya di wilayah Kota Batu. Sehingga, pengelolaan hutan harus menjadi perhatian bersama.
"Terutama batas desa kelurahan kita banyak berupa hutan, oleh karena itu pengelolaan kawasan hutan harus menjadi perhatian. Termasuk pelestarian lingkungannya, kalau tidak dikelola sesuai peruntukannya, kerusakan lingkungan ada di depan mata," katanya.
Dalam sosialisasi tersebut, menghadirkan nara sumber seperti Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang, Surveyor Pemetaan Badan Informasi Geospasial, serta Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur.
Diharapkan, dengan adanya sosialisasi terkait batas desa dan kelurahan tersebut bisa meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terkait agar ke depan bisa melahirkan kebijakan yang tepat untuk percepatan pembangunan wilayah.*
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023