Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, bungkam soal kelanjutan pembangunan alun-alun di kota ini, bahkan berencana memutus kontrak dengan kontraktor yang menggarapnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri Endang Kartika belum bersedia memberikan pernyataan detail terkait dengan masalah pembangunan alun-alun Kota Kediri.
"Mohon maaf saya belum berpendapat dulu," katanya saat dikonfirmasi, Jumat.
Manajer proyek pembangunan mewakili PT Surya Grha Utama - KSO Supoyo mengatakan progres pembangunan alun-alun Kota Kediri per tanggal 16 November 2023 telah mencapai 88,210 persen, berdasar dokumen MC-50 pekan ke-26. Data ini lebih cepat 0,165 dari rencana (deviasi) sehingga kontraktor yakin bisa menyelesaikan tepat waktu.
Baca juga: Pemkot Kediri tingkatkan performa kinerja ASN
Ia menyebutkan sesuai dengan kontrak, kata dia, anggaran pembangunan adalah Rp17,9 miliar. Namun, dalam pengerjaan proyek itu dari pemkot belum memberikan anggaran sama sekali. Pengerjaan proyek tersebut murni menggunakan dana dari perusahaan.
Seharusnya, dalam perjanjian pembayaran I sebesar 30 persen saat pekerjaan terealisasi 35 persen, termin pembayaran II 70 persen saat pekerjaan terealisasi 75 persen dan termin pembayaran III 100 persen saat pekerjaan selesai.
"Namun, sampai hari ini tidak ada pembayaran sama sekali. Apa kami pernah berkoar di media terkait hal tersebut? Kami sampai di progres pekerjaan 88 persen pada pekan ke-26 memakai uang kami sendiri," kata Supoyo.
Pihaknya menunggu itikad baik Dinas PUPR Kota Kediri untuk berunding. Jika akhirnya surat pemutusan kontrak kerja diterbitkan, perusahaan akan membawa permasalahan ini ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
"Kami sebenarnya beritikad baik untuk hal seperti ini bisa diselesaikan dengan duduk bersama, musyawarah untuk mencari solusi bersama. Kalau nanti akhirnya berakhir di persidangan arbitrase, akan jadi polemik di masyarakat," kata Supoyo.
Ia menjelaskan, permasalahan yang terjadi selama ini adanya beda persepsi dan pemahaman dasar penentuan progres di awal pekan ke-26 atau tanggal 13 November 2023. Pengawas menerbitkan progres berdasarkan MC-15 sebesar 72 persen dan dari MC-50 sebesar 84,9 persen.
"Dinas PUPR Kota Kediri menggunakan data MC-15. Padahal MC-50 sudah bisa dipakai untuk pedoman progres," kata dia.
Terkait adanya penyusutan kualitas beton, pihaknya bersama Tim Ahli ITS, Dinas PUPR, konsultan perencana, konsultan pengawas dan perwakilan PT Unggul Jaya Beton sebagai vendor penyedia sudah melakukan pemaparan secara langsung di hadapan Wali Kota Kediri (saat itu) Abdullah Abu Bakar.
"Semua yang ada di spesifikasi teknis sudah sesuai, bisa dicek pada faktur pembelian dan surat jalan, bahkan yang menunjuk vendor pengadaan beton juga Dinas PUPR sendiri," kata Supoyo.
Sesuai dengan spesifikasi teknis, kata dia, dinas juga merekomendasikan Unggul Jaya Beton dan Teratai Mekar Mix sebagai penyedia jasa pengecoran. Namun Teratai Mekar Mix terkendala izin operasional yang sudah tidak berlaku lagi, sehingga hanya satu vendor yakni Unggul Jaya Beton.
Pihaknya menampik proyek berhenti. Namun, ia mengakui perusahaan menerima SP 3 terkait dengan pembangunan tersebut. Pengerjaan proyek tetap dilakukan sebab hingga kini masih belum menerima secara resmi surat keputusan soal pemutusan kontrak.
"Kami juga menyayangkan adanya framing bahwa proyek seolah-olah mandek, sudah tidak banyak pekerja proyek di sana. Logikanya ini proyek sudah hampir selesai, tidak banyak pekerjaan berat seperti di awal-awal, jadi wajar kalau jumlah pekerja kami kurangi," kata dia.*
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri Endang Kartika belum bersedia memberikan pernyataan detail terkait dengan masalah pembangunan alun-alun Kota Kediri.
"Mohon maaf saya belum berpendapat dulu," katanya saat dikonfirmasi, Jumat.
Manajer proyek pembangunan mewakili PT Surya Grha Utama - KSO Supoyo mengatakan progres pembangunan alun-alun Kota Kediri per tanggal 16 November 2023 telah mencapai 88,210 persen, berdasar dokumen MC-50 pekan ke-26. Data ini lebih cepat 0,165 dari rencana (deviasi) sehingga kontraktor yakin bisa menyelesaikan tepat waktu.
Baca juga: Pemkot Kediri tingkatkan performa kinerja ASN
Ia menyebutkan sesuai dengan kontrak, kata dia, anggaran pembangunan adalah Rp17,9 miliar. Namun, dalam pengerjaan proyek itu dari pemkot belum memberikan anggaran sama sekali. Pengerjaan proyek tersebut murni menggunakan dana dari perusahaan.
Seharusnya, dalam perjanjian pembayaran I sebesar 30 persen saat pekerjaan terealisasi 35 persen, termin pembayaran II 70 persen saat pekerjaan terealisasi 75 persen dan termin pembayaran III 100 persen saat pekerjaan selesai.
"Namun, sampai hari ini tidak ada pembayaran sama sekali. Apa kami pernah berkoar di media terkait hal tersebut? Kami sampai di progres pekerjaan 88 persen pada pekan ke-26 memakai uang kami sendiri," kata Supoyo.
Pihaknya menunggu itikad baik Dinas PUPR Kota Kediri untuk berunding. Jika akhirnya surat pemutusan kontrak kerja diterbitkan, perusahaan akan membawa permasalahan ini ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
"Kami sebenarnya beritikad baik untuk hal seperti ini bisa diselesaikan dengan duduk bersama, musyawarah untuk mencari solusi bersama. Kalau nanti akhirnya berakhir di persidangan arbitrase, akan jadi polemik di masyarakat," kata Supoyo.
Ia menjelaskan, permasalahan yang terjadi selama ini adanya beda persepsi dan pemahaman dasar penentuan progres di awal pekan ke-26 atau tanggal 13 November 2023. Pengawas menerbitkan progres berdasarkan MC-15 sebesar 72 persen dan dari MC-50 sebesar 84,9 persen.
"Dinas PUPR Kota Kediri menggunakan data MC-15. Padahal MC-50 sudah bisa dipakai untuk pedoman progres," kata dia.
Terkait adanya penyusutan kualitas beton, pihaknya bersama Tim Ahli ITS, Dinas PUPR, konsultan perencana, konsultan pengawas dan perwakilan PT Unggul Jaya Beton sebagai vendor penyedia sudah melakukan pemaparan secara langsung di hadapan Wali Kota Kediri (saat itu) Abdullah Abu Bakar.
"Semua yang ada di spesifikasi teknis sudah sesuai, bisa dicek pada faktur pembelian dan surat jalan, bahkan yang menunjuk vendor pengadaan beton juga Dinas PUPR sendiri," kata Supoyo.
Sesuai dengan spesifikasi teknis, kata dia, dinas juga merekomendasikan Unggul Jaya Beton dan Teratai Mekar Mix sebagai penyedia jasa pengecoran. Namun Teratai Mekar Mix terkendala izin operasional yang sudah tidak berlaku lagi, sehingga hanya satu vendor yakni Unggul Jaya Beton.
Pihaknya menampik proyek berhenti. Namun, ia mengakui perusahaan menerima SP 3 terkait dengan pembangunan tersebut. Pengerjaan proyek tetap dilakukan sebab hingga kini masih belum menerima secara resmi surat keputusan soal pemutusan kontrak.
"Kami juga menyayangkan adanya framing bahwa proyek seolah-olah mandek, sudah tidak banyak pekerja proyek di sana. Logikanya ini proyek sudah hampir selesai, tidak banyak pekerjaan berat seperti di awal-awal, jadi wajar kalau jumlah pekerja kami kurangi," kata dia.*
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023