Indeks Kemerdekaan Pers Jawa Timur (IKP Jatim) naik signifikan di tahun 2023, menurut hasil survei yang digelar Dewan Pers. IKP Jatim tahun 2023 tercatat sebesar 76,55 poin, naik 3,67 persen dibanding tahun 2022.
Angka tersebut merupakan tertinggi dalam lima tahun terakhir, sekaligus lebih tinggi dari nilai IKP nasional yang tercatat sebesar 71,75 poin, menempatkan Jatim masuk dalam kategori cukup bebas.
Atas capaian ini, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebut bahwa peran pers sangat signifikan bagi pembangunan sebagai pilar demokrasi.
Untuk itu, kebebasan pers harus terus dijaga dan ditingkatkan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat.
"Selamat untuk insan pers yang merdeka. Inilah sinergi sehat yang bisa kita bangun selama ini. Bahwa pers merupakan jembatan masyarakat dan kontrol pemerintah dalam melaksanakan pembangunan," katanya di Surabaya, Jumat.
Gubernur Khofifah mengungkapkan tingginya IKP Jatim menjadi salah satu tolok ukur bahwa kerja-kerja kolaboratif, konsolidatif, dan juga demokrasi berjalan on the right track.
"Semua elemen strategis saling menjaga dan menjamin kebebasan pers yang sehat dan konstruktif," ujarnya.
Khofifah berpesan agar seluruh insan pers tetap menjalankan profesionalisme dan integritas dalam melaksanakan tugasnya.
"Itu penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pers yang berimbang dan tidak memihak," ucapnya.
Pers, lanjut Khofifah, harus berada di garda terdepan dalam memberikan informasi yang benar dan mencerahkan bagi masyarakat, bebas dari hoaks dan juga informasi yang bisa memecah belah persatuan dan persaudaraan.
Terutama menghadapi tahun politik, Gubernur Khofifah berharap pers di Jatim dan Indonesia bisa menjadi acuan bagi masyarakat dalam mencari sumber informasi yang benar, akurat, dan berimbang.
"Karena di tengah derasnya informasi di media sosial, pers harus tetap menjadi rujukan bagi masyarakat agar mendapat informasi yang benar dan akurat," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Angka tersebut merupakan tertinggi dalam lima tahun terakhir, sekaligus lebih tinggi dari nilai IKP nasional yang tercatat sebesar 71,75 poin, menempatkan Jatim masuk dalam kategori cukup bebas.
Atas capaian ini, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebut bahwa peran pers sangat signifikan bagi pembangunan sebagai pilar demokrasi.
Untuk itu, kebebasan pers harus terus dijaga dan ditingkatkan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat.
"Selamat untuk insan pers yang merdeka. Inilah sinergi sehat yang bisa kita bangun selama ini. Bahwa pers merupakan jembatan masyarakat dan kontrol pemerintah dalam melaksanakan pembangunan," katanya di Surabaya, Jumat.
Gubernur Khofifah mengungkapkan tingginya IKP Jatim menjadi salah satu tolok ukur bahwa kerja-kerja kolaboratif, konsolidatif, dan juga demokrasi berjalan on the right track.
"Semua elemen strategis saling menjaga dan menjamin kebebasan pers yang sehat dan konstruktif," ujarnya.
Khofifah berpesan agar seluruh insan pers tetap menjalankan profesionalisme dan integritas dalam melaksanakan tugasnya.
"Itu penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pers yang berimbang dan tidak memihak," ucapnya.
Pers, lanjut Khofifah, harus berada di garda terdepan dalam memberikan informasi yang benar dan mencerahkan bagi masyarakat, bebas dari hoaks dan juga informasi yang bisa memecah belah persatuan dan persaudaraan.
Terutama menghadapi tahun politik, Gubernur Khofifah berharap pers di Jatim dan Indonesia bisa menjadi acuan bagi masyarakat dalam mencari sumber informasi yang benar, akurat, dan berimbang.
"Karena di tengah derasnya informasi di media sosial, pers harus tetap menjadi rujukan bagi masyarakat agar mendapat informasi yang benar dan akurat," tuturnya.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023