Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, merenovasi 1.300 rumah tak layak huni melanjutkan program bedah rumah melalui skema gotong royong banyak pihak.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan rumah tidak layak huni warga setempat direnovasi pada tahun ini dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintahan desa, dan berbagai pihak lainnya.
"Terima kasih kepada seluruh pihak yang terus bersinergi, yang bersama-sama bergotong royong membantu warga Banyuwangi. Terima kasih Kementerian PUPR, DPR RI, dan DPRD Banyuwangi, dan seluruh pihak yang ikut berkontribusi," kata dia di Banyuwangi, Rabu (27/9).
Menurut ia, bantuan stimulus perbaikan rumah salah satu upaya untuk meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Ipuk menekankan program tersebut tidak sekadar menyediakan rumah layak huni tetapi juga harus diperhatikan sirkulasi udara dan air bersih.
"Saya sudah meminta para camat dan kepala desa mengawal ini agar masyarakat tak hanya nyaman namun juga lebih sehat tinggal di rumah barunya," kata dia.
Selain yang bersumber dari pemerintah daerah, kata ia, anggaran bedah rumah di Banyuwangi juga berasal pemerintah pusat dan gotong royong dengan berbagai pihak lainnya.
Contohnya, katanya, program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR. Tahun ini Banyuwangi mendapatkan alokasi BSPS untuk 930 rumah yang tersebar 17 kecamatan.
Ia menambahkan program bedah rumah juga melibatkan pemerintahan desa, melalui APBDes telah dianggarkan untuk renovasi rumah tidak layak huni 394 unit.
"Ada juga program TMMD, kerja sama pemkab dengan Kodim 0825. Dengan demikian kalau ditotal, bedah rumah tahun ini menyasar 1.352 unit rumah," kata dia.
Salah seorang penerima bantuan warga Desa Jajag, Kecamatan Gambiran, Wagiyah (56), mengaku terharu karena rumahnya segera direnovasi oleh pemkab.
Ia menerima bantuan stimulus bedah rumah dari pemkab dengan mendapatkan stimulus Rp20 juta untuk perbaikan rumahnya.
"Terima kasih Ibu Bupati. Saya senang rumah saya mau diperbaiki," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan rumah tidak layak huni warga setempat direnovasi pada tahun ini dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintahan desa, dan berbagai pihak lainnya.
"Terima kasih kepada seluruh pihak yang terus bersinergi, yang bersama-sama bergotong royong membantu warga Banyuwangi. Terima kasih Kementerian PUPR, DPR RI, dan DPRD Banyuwangi, dan seluruh pihak yang ikut berkontribusi," kata dia di Banyuwangi, Rabu (27/9).
Menurut ia, bantuan stimulus perbaikan rumah salah satu upaya untuk meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Ipuk menekankan program tersebut tidak sekadar menyediakan rumah layak huni tetapi juga harus diperhatikan sirkulasi udara dan air bersih.
"Saya sudah meminta para camat dan kepala desa mengawal ini agar masyarakat tak hanya nyaman namun juga lebih sehat tinggal di rumah barunya," kata dia.
Selain yang bersumber dari pemerintah daerah, kata ia, anggaran bedah rumah di Banyuwangi juga berasal pemerintah pusat dan gotong royong dengan berbagai pihak lainnya.
Contohnya, katanya, program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR. Tahun ini Banyuwangi mendapatkan alokasi BSPS untuk 930 rumah yang tersebar 17 kecamatan.
Ia menambahkan program bedah rumah juga melibatkan pemerintahan desa, melalui APBDes telah dianggarkan untuk renovasi rumah tidak layak huni 394 unit.
"Ada juga program TMMD, kerja sama pemkab dengan Kodim 0825. Dengan demikian kalau ditotal, bedah rumah tahun ini menyasar 1.352 unit rumah," kata dia.
Salah seorang penerima bantuan warga Desa Jajag, Kecamatan Gambiran, Wagiyah (56), mengaku terharu karena rumahnya segera direnovasi oleh pemkab.
Ia menerima bantuan stimulus bedah rumah dari pemkab dengan mendapatkan stimulus Rp20 juta untuk perbaikan rumahnya.
"Terima kasih Ibu Bupati. Saya senang rumah saya mau diperbaiki," katanya.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023