Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya menyatakan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peranan penting untuk meningkatkan perekonomian daerah.
Peneliti senior PPKE FEB Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso di Kota Malang, Sabtu, mengatakan bahwa keberadaan BUMD memiliki dua fungsi strategis yakni berorientasi sosial namun juga harus mendapatkan keuntungan.
"BUMD itu menjadi tangan pemerintah daerah dalam dalam penyediaan layanan publik, namun juga dituntut untuk berkontribusi terhadap penerimaan. BUMD memiliki peran penting dalam perekonomian daerah," kata Joko Budi.
Joko Budi menjelaskan, dengan dua peranan penting tersebut, seringkali menjadi penyebab kinerja BUMD kurang sehat dari aspek penilaian kinerja keuangan mengingat harus tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah terkadang belum optimal untuk mendongkrak kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, di sisi lain, pelayanan publik bisa sedikit mengalami peningkatan kinerja.
"Misalnya BUMD yang mengelola air bersih, bisa terus meningkatkan layanan pipanisasi untuk memberikan layanan air bersih kepada masyarakat," katanya.
Ia menilai, salah satu BUMD yang memiliki kinerja cukup baik adalah BUMD yang bergerak pada sektor perbankan atau keuangan. Keberadaan BUMD tersebut, bisa menjadi langkah pemerintah daerah untuk memperluas akses keuangan dan pembiayaan bagi UMKM.
"Inovasi pembiayaan UMKM melalui BUMD ini banyak dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan berbagai skema kolaborasi. Kolaborasi tersebut, bisa dicontoh oleh wilayah lain di Indonesia," katanya.
Salah satu contoh kolaborasi BUMD tersebut, lanjutnya, seperti pada program Ojo Percoyo Karo Rentenir (OJIR) yang dikembangkan Pemerintah Kota Malang. Pemerintah daerah, memberikan fasilitas permodalan UMKM tanpa bunga dan agunan.
Namun, lanjutnya, tidak sedikit juga BUMD di berbagai wilayah yang mengalami mati suri serta membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi tersebut, perlu langkah politik yang kuat dari pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan.
"Bisa ditutup atau dilanjutkan dengan penyegaran dari berbagai aspek," katanya.
Dalam upaya pengembangan ke depan, lanjutnya, keberadaan badan usaha tersebut diharapkan mampu menjalin kerja sama dengan BUMD lain yang berasal dari berbagai wilayah. Salah satu contoh adalah kerja sama dalam penyediaan stok komoditas pangan.
"Untuk mewujudkan BUMD yang baik, dibutuhkan manajemen yang handal, inovatif dan mampu melakukan kolaborasi berbagai potensi yang ada, termasuk mengintegrasikan teknologi dalam unit bisnis yang dilakukan," katanya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023